Network
PORTAL JOGJA - Tersangka kasus suap izin ekspor benih lobster, mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo (EP) memberikan pengakuan siap bertanggungjawab dan dihukum mati jika terbukti bersalah.
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sampai saat ini masih menyelesaikan berkas pemeriksaan kasus dugaan suap perizinan ekspor benih lobster (benur) di Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) dengan tersangka Edhy Prabowo.
Baca Juga: 10 Manfaat Teh Melati, dari Melawan Baketri Hingga Mencegah Kanker
"Sekali lagi kalau memang saya dianggap salah saya tidak lari dari kesalahan, saya tetap tanggung jawab. Jangankan dihukum mati, lebih dari itupun saya siap yang penting demi masyarakat saya. Saya tidak bicara lantang dengan menutupi kesalahan, saya tidak berlari dari kesalahan yang ada. Silakan proses peradilan berjalan," katanya di Gedung KPK, Jakarta, Senin 22 Februari 2021.
Ia mengatakan setiap kebijakan yang diambilnya salah satunya soal perizinan ekspor benur semata-mata hanya untuk kepentingan masyarakat.
Baca Juga: Cara Mudah Daftar dan Isi Formulir Pendaftaran Vaksin Bagi Lansia Beserta Linknya, Cek Disini!
"Saya tidak bicara lebih baik atau tidak. Saya ingin menyempurnakan, intinya adalah setiap kebijakan yang saya ambil untuk kepentingan masyarakat. Kalau atas dasar masyarakat itu harus menanggung akibat akhirnya saya di penjara itu sudah risiko bagi saya," kata Edhy.
Edhy pun lantas mencontohkan soal kebijakan yang dikeluarkannya terkait perizinan kapal.
"Anda liat izin kapal yang saya kekuarkan ada 4 ribu izin dalam waktu 1 tahun saya menjabat. Bandingkan yang sebelum yang tadinya izin sampai 14 hari saya bikin hanya 1 jam, banyak izin-izin lain," kata Edhy.
Baca Juga: 10 Manfaat Buah Kelengkeng Yang Luar Biasa untuk Tubuh Manusia
