Network
PORTAL JOGJA - Komunikolog dari Universitas Dian Nusantara (Undira) Jakarta Tamil Selvan menyebut bahwa gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) yang dilayangkan PDIP, sebagai bagian dari bargaining politik oleh partai yang identik dengan Megawati Soekarnoputri tersebut.
"Secara politik saya melihat tuntutan atau gugatan PDIP ke PTUN ini adalah bagian daripada bargaining politik PDIP terhadap penguasa hari ini maupun penguasa yang menang pilpres. Bahwa penguasa butuh kekuatan PDIP sebagai partai politik terbesar. Nah saya kira gugatan ke PTUN ini menjadi modal dasar bagi PDIP untuk kemudian menerima tawaran-tawaran dari penguasa,” ujarnya dalam keterangan tertulis di Jakarta, pada Kamis 25 April 2024, sebagaimana dikutip dari ANTARA.
Komunikolog ini juga menyatakan bahwa gugatan PTUN oleh PDIP itu tidak akan menunda pelantikan pasangan presiden dan wakil presiden terpilih periode 2024-2029 Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka pada Oktober 2024.
Baca Juga: Ganjar-Mahfud Tak Hadir pada Penetapan Capres-Cawapres Terpilih, Ini Alasannya
Apalagi Mahkamah Konstitusi (MK) sudah resmi memutuskan menolak gugatan dari para pemohon yakni kubu 01 Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar dan 03 Ganjar Pranowo-Mahfud MD.
"KPU sudah menetapkan secara resmi pemenang Pilpres 2024, tinggal menunggu dilantik saja pada 20 Oktober 2024," katanya kembali.
Pasangan 01 dan 03 ini diketahui sudah memberikan selamat kepada pasangan capres dan cawapres terpilih usai putusan MK dibacakan. Namun Tamil merasa aneh dengan aksi PDIP terkait gugatan PTUN tersebut.
Ia menganggap bahwa langkah partai banteng moncong putih itu ajukan gugatan ke PTUN sebagai bentuk kekecewaan atau ketidakpuasan terhadap putusan MK, karena belum mau menerima kekalahan dan mengakui Prabowo-Gibran sebagai pemenang.
Baca Juga: Anies-Muhaimin dan Ganjar-Mahfud Ucapkan Selamat kepada Prabowo-Gibran
