Network
PORTAL JOGJA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) resmi menetapkan status tersangka kepada Menteri Sosial (Mensos) Juliari Peter Batubara terkait dugaan korupsi pengadaan bantuan sosial (bansos) pengananan Covid-19 dan ditahan untuk 20 hari kedepan.
Pasca-penetapan tersangka Mensos Juliari Batubara ini, peringatan Ketua KPK Firli Bahuri soal hukuman mati untuk koruptor bansos pandemi beberapa bulan lalu pun menjadi sorotan.
Sebagaimana dikutip dari artikel Pikiran-Rakyat.com yang berjudul "KPK akan Dalami Pasal Ancaman Hukuman Mati Terkait Kasus Dugaan Korupsi Bansos Menteri Sosial, Minggu, 6 Desember 2020", pada Maret 2020 misalnya, Firli pernah memperingatkan ancaman hukuman mati bagi para koruptor saat bencana.
Baca Juga: Pilkada Serentak 2020, Bawaslu Sebut 8 Provinsi dan 10 Kabupaten/Kota Rawan
"Apalagi di saat sekarang, kita sedang menghadapi wabah Covid-19. Masa sih, ada oknum yang masih melakukan korupsi karena tidak memiliki empati kepada NKRI. Ingat korupsi pada saat bencana ancaman hukumannya pidana mati," tegas Firli pada 22 Maret 2020 lalu.
Peringatan yang sama juga disampaikan lagi oleh jenderal polisi aktif tersebut pada akhir April 2020.
"Kita tahu persis bahwa korupsi yang dilakukan di tengah bencana tidak lepas ancaman hukumannya, pidananya, pidana mati," kata Firli pada Rabu 29 April 2020.
Disinggung kembali soal peringatannya itu, Firli mengatakan KPK akan berupaya mendalami pasal-pasal terkait.
"Tentu kita akan dalami, apakah pasal 2 (ayat 2 UU 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tipikor, red), apakah itu bisa kita buktikan terkait dengan pengadaan barang dan jasa," kata Firli saat konferensi pers terkait penetapan tersangka Mensos Juiari Batubara, di Gedung KPK, petang tadi.
Baca Juga: Samsung Bakal Luncurkan Ponsel Bersensor Mendekati Penglihatan Manusia, Dilengkapi Kamera 600 MP
Namun Firli menegaskan, yang dikenakan kepada Mensos Juliari Batubara saat ini bukan soal pengadaan barang dan jasa, tapi pasal penerimaan hadiah.
