PORTAL JOGJA - Kasus kekerasan terhadap etnis muslim Uighur di China kini menjadi perhatian dan sorotan dunia.
Kementerian Luar Negeri Turki memanggil Duta besar China untuk Turki, Lio Shaobin atas unggahannya di Twitter terkait dengan pembelaan diri terhadap tuduhan yang dilontarkan partai oposisi Turki dalam peringatan 31 tahun konflik berdarah di kota Baren, Xinjiang, China.
Para pemimpin oposisi yang terdiri dari pemimpin Partai IYI Meral Aksener dan Wali Kota Ankara, Mansur Yavas mengecam China atas konflik yang menyebabkan etnis Uighur terpaksa kabur dari tanah kelahirannya.
Baca Juga: BCL Peluk Mesra Ariel Noah, Warganet heboh: Jodoh Ya Semoga, Ngarep Boleh Lah
“Kami tidak akan tinggal diam tentang penganiayaan mereka. Kami masih merasakan sakitnya pembantaian pada tahun 1990 itu,” tulis Aksener di Twitter.
Dimulai pada 5 April 1990, Zeydin Yusup, salah seorang pemimpin muslim Uighut di Xinjiang memimpin protes yang dihadiri oleh 200 orang terhadap pemerintah China.
Mereka secara resmi menuntut diakhirinya proses migrasi massal etnis Han ke Xinjiang yang merupakan rumah bagi etnis Uighur.
Beberapa kabar juga menyebutkan bahwa protes ini juga dilakukan atas dugaan 250 aborsi paksa yang dilakukan pemerintah China terhadap perempuan Uighur dan pelarangan pendirian masjid.
Baca Juga: Bidara Sidr, Bidara Arab yang Tercantum Dalam Al Quran dan Berkhasiat Dalam Pengobatan Modern
Baca Juga: Harga Emas Antam dan UBS Naik Rp4.000 per Gram di Pegadaian Hari ini Kamis 8 April 2021
Pemerintah China mengirim ratusan polisi dan tentara bersenjata lengkap untuk memadamkan protes tersebut.
Lima hari kemudian, 10 April 1990 konflik berakhir dengan 23 orang tewas dan 232 muslim Uighur ditangkap.
Belum selesai, pemerintah China terus menyasar East Turkistan Islamic Movement ETIM atau Gerakan Islam Turkistan Timur yang dituduh melakukan pemberontakan.
Hasilnya pada Juli 1990 pemerintah China di Xinjiang menangkan 7.900 muslim Uighur dengan alasan melakukan gerakan separatisme.
Baca Juga: Seorang Pria Meninggal di Filipina Usai Dihukum Squat 300 Kal Karena Melanggar Aturan Covid-19
Sejak itu banyak muslim Uighur yang mencari suaka ke luar negeri, terutama ke Turki.
Kondisi ini bertambah parah ketika China mendirikan ‘kamp pendidikan ulang’ pada tahun 2017 bagi etnis Uighur di Xinjiang. Setidaknya ada 1,5 juta orang yang ditahan dalam kamp tersebut menurut laporan PBB.
Akibat kecaman dari pemimpin oposisi yang mengutuk kekejaman China di Xinjiang terhadap etnis Uighur, Duta Besar China untuk Turki, Lio Shaobin mengeluarkan pernyataan di Twitter.
Baca Juga: ASN Nekat Mudik Lebaran Bakal Kena Sanksi Disiplin , Menpan-RB Terbitkan SE Larangan ASN Mudik
“Pihak China dengan tegas menentang siapa pun yang berkuasa, yang dengan cara apa pun menantang kedaulatan China, dan integritas teritorial. Dan mengutuk keras hal ini,” tulis Kedutaan China.
“Pihak China memiliki hak yang sah untuk menanggapi (pernyataan tersebut),” lanjutnya.
Sampai saat ini China berada di bawah teropong dunia atas perlakuannya terhadap etnis minoritas Uighur.
Mereka sebagian besar adalah Muslim yang berbicara dengan bahasa Turki.
Baca Juga: Berikut ini 5 Faktor Utama yang Menyebabkan Mata Uang Rupiah Indonesia Melemah
Pakar PBB memperkirakan setidaknya satu juta orang Uighur dan Muslim lainnya ditahan di pusat penahanan di Xinjiang.
Amerika Serikat mengatakan pada Januari 2021 bahwa China telah melakukan genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan dengan menindas orang Uighur.
Sebanyak 40.000 pengungsi Uighur di Turki telah mengkritik pendekatan pemerintah Erdogan ke China setelah menyetujui perjanjian ekstradisi pada bulan Desember 2020.
Perjanjian ini dikhawatirkan akan membuat para pengungsi dikembalikan ke China untuk menghadapi tuduhan yang mengada-ada, tanpa bisa dibantah.
Baca Juga: Kepala BNPB Doni Monardo Sebut Huntara Tidak Dibangun di NTT, Ini Alasannya
Juru bicara kementerian luar negeri China Zhao Lijian mengatakan pada hari Rabu, 7 April 2021 bahwa beberapa orang di Turki mendorong teroris dan separatisme di China dengan pernyataan mereka di Twitter.
“Kami berharap orang-orang di Turki dari semua lapisan masyarakat dapat melihat dengan benar, rasional dan obyektif posisi kuat China untuk melindungi kedaulatan nasional dan integritas teritorialnya,” ujar Lijian.
Aksener dan Yavas dari pihak oposisi dipandang sebagai saingan potensial bagi Presiden Tayyip Erdogan dalam pemilihan Presiden Turki yang dijadwalkan pada 2023.***