PORTAL JOGJA - Pemimpin Front Pembela Islam (FPI) Habib Rizieq Shihab (HRS) menolak tes swab dan meninggalkan RS UMMI Bogor saat menjalani mendapatkan perhatian banyak pihak.
Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD menyatakan pihaknya menyesalkan tindakan pemimpin FPI Habib Rizieq Shihab karena menolak penelusuran kontak atau tracing terkait pasien Covid-19.
Keputusan menolak memberikan data tes Covid-19 dan penelusuran kontak erat Covid-19 disayangkan Satuan Tugas Penanganan Covid-19.
Bahkan kepolisian turut menyelidiki kasus HRS meninggalkan RS UMMI Bogor tanpa persetujuan. Pihak rumah sakit menyatakan tidak bertanggung jawab atas hal tersebut.
Baca Juga: Menko Polhukam Mahfud MD Sesalkan Rizieq Shihab Tolak Tracing Terkait Covid-19
Tim Satgas Covid-19 Bogor juga melakukan pihak manajemen dan direktur utama RS UMMI Bogor yang dianggap tidak kooperatif atau menghalangi petugas saat mendatangi rumah sakit untuk melakukan tes swab terhadap HRS terkait tugas dalam menanggulangi penyebaran penyakit menular.
Ketua Satgas Penanganan Covid-19, Letjen Doni Monardo, mengatakan hasil pemeriksaan Habib Rizieq penting untuk menelusuri kontak erat dengan orang lain, terlebih kepada pasien Covid-19.
"Kami meminta saudara Rizieq sebagai tokoh masyarakat untuk kooperatif dan memberikan teladan dalam upaya penanggulangan pandemi Covid-19," kata Letjen Doni Monardo dalam keterangan tertulisnya, Minggu 29 November 2020.
Ia menjelaskan, upaya 3T yakni testing, tracing, treatment merupakan langkah untuk mengendalikan penularan Covid-19 di Indonesia.
Di samping sebagai upaya pencegahan melalui 3M yakni memakai masker, menjaga jarak dan menghindari kerumunan serta mencuci tangan dengan sabun & air mengalir, sebagaiaman dikutip dari Galamedia.Pikiran-Rakyat.com dalam artikel berjudul Ketua Satgas Covid-19 Doni Monardo Ancam Lakukan Tindakan Tegas kepada Habib Rizieq.
Testing, tracing dan treatmet, jelasnya, merupakan tindakan kemanusiaan dan nondiskriminatif sehingga siapa pun wajib mendukungnya.
"Pemerintah akan melakukan langkah dan tindakan tegas bagi siapa pun yang melanggar ketentuan yang membahayakan keselamatan dan kesehatan masyarakat," kata Doni.
Baca Juga: RS UMMI Bogor Sebut Habib Rizieq Pulang Sendiri Tanpa Persetujuan Rumah Sakit
"Sekali lagi, Satgas meminta masyarakat luas, siapa pun itu, untuk kooperatif sehingga upaya penangangan Covid-19 berhasil menekan kasus. Empati dan dukungan harus diberikan kepada para tenaga kesehatan maupun relawan yang berjibaku menjalankan penanganan kesehatan," lanjut Doni.
Sebelumnya Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD menyatakan pihaknya menyesalkan tindakan Habib Rizieq Shihab karena menolak penelusuran kontak atau tracing terkait pasien Covid-19.
"Kami sangat menyesalkan sikap saudara Rizieq Shihab yang menolak untuk dilakukan penelusuran kontak, mengingat yang bersangkutan pernah melakukan kontak erat dengan pasien covid-19," ujarnya dikutip dari Youtube Badan Nasional Penanggulangan Bencana, Minggu 29 November 2020.
Baca Juga: Magma Dekati Permukaan, Gunung Merapi Alami Pemekaran
Mahfud mengatakan seluruh masyarakat, siapapun itu, harus kooperatif dalam penanganan covid-19. Termasuk bersedia mengikuti tahapan testing, tracing dan treatment (3T).
Mahfud menegaskan hasil pelaksanaan 3T bukan dilakukan untuk disebarluaskan ke publik. Namun dipakai oleh petugas kesehatan untuk mengakses informasi, data dan kontak erat pasien jika terkonfirmasi positif.
"Data tersebut tidak untuk disebarkan kepada publik, melainkan hanya untuk kepentingan kasus," tegasnya.
Ia menyebutkan, di masa pandemi ini upaya menerapkan 3T maupun 3M (memakai masker, menjaga cara dan mencuci tangan) berlaku untuk seluruh masyarakat dan tidak dilakukan secara diskriminatif.
Mahfud meminta setiap masyarakat mematuhi protokol kesehatan, termasuk secara sukarela menjalani tes covid-19, ditelusuri kontaknya dan diisolasi jika terbukti positif.
Baca Juga: Napoli vs AS Roma Disiarkan di RCTI, Napoli akan Kenakan Seragam Baru untuk Hormati Maradona
"Pemerintah akan melakukan langkah dan tindakan tegas bagi siapapun yang melanggar ketentuan yang membahayakan keselamatan dan kesehatan masyarakat," pungkas Mahfud. *(GalamediaNews.com/Dicky Aditya)