Network
PORTAL JOGJA - Riuh rendah usulan pengajuan hak angket di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) sebagai respon dari dugaan kecurangan pada Pemilihan Umum (pemilu) 2024, akhirnya ditanggapi oleh calon wakil presiden nomor urut 3 Mahfud MD. Menurutnya, pengajuan hak angket ini dalam permasalahan tersebut merupakan sesuatu yang sangat boleh.
"Kalau bolehnya, sangat sangat boleh, ini kan sekarang seakan disebarkan pembicaraan juru bicara juru bicara untuk mengatakan angket itu tidak cocok, siapa bilang tidak cocok," ujar Mahfud dalam keterangan resmi yang diterima di Jakarta pada Minggu 25 Februari 2024 sebagaimana dikutip dari ANTARA.
Hak angket tersebut ditujukan untuk melakukan pemeriksaan atau penyelidikan terhadap kebijakan pemerintah. Dalam kasus ini, angket yang diberlakukan bukan untuk pemilunya, tetapi kebijakan yang berdasarkan terhadap kewenangan tertentu.
Baca Juga: Ahli Hukum Tata Negara Sebut Hak Angket Tak Dapat Batalkan Hasil Pemilu 2024
Walaupun demikian, hak angket ini tidak akan memengaruhi hasil pemilu. tersebut juga tidak akan mengubah keputusan KPU atau mengubah keputusan Mahkamah Konstitusi yang memiliki jalur tersendiri.
Lebih lanjut mantan menteri koordinator politik, hukum, dan keamanan (Menko Polhukam) ini menjelaskan bahwa hak angket adalah domain DPR dengan partai politik. Dirinya sebagai cawapres pada kontestasi Pemilu 2024, tidak mempunyai kewenangan untuk mengusulkan hak angket tersebut. Hal ini juga pernah dikemukakan beberapa waktu lalu.
"Saya ndak tahu karena hak angket itu bukan urusan paslon (pasangan calon) ya. Itu urusan partai," kata Mahfud di kediamannya di Jakarta pada Kamis 22 Februari 2024.
Baca Juga: Ganjar Tolak Isu Mahfud Tak Dukung Hak Angket yang Digulirkannya
Pada kesempatan itu pula, guru besar hukum tata negara tersebut juga menyatakan bawa dirinya tidak ingin mengurusi tentang hak angket yang digulirkan Ganjar Pranowo yang merupakan pasangannya dalam Pemilu 2024 tersebut.
