Network
PORTAL JOGJA - Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) memwacanakan merevisi Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) bila tidak memberikan rasa keadilan bagi masyarakat.
Dengan begitu pihaknya bisa memint kepada DPR RI untuk melakukan merevisi UU ITE tersebut.
Hal itu diungkapkan Presiden Jokowi dalam Rapat Pimpinan TNI dan Polri 2021 di Istana Negara, Jakarta, Senin, yang disiarkan di Youtube Sekretariat Presiden, Senin 15 Februari 2021 malam.
Baca Juga: Jennifer Lopez Pamer Buket Bunga Mawar Besar dari Sang Tunangan saat Merayakan Valentine
Atas wacana tersebut mendapat respon banyak pihak dan tokoh di Indonesia seperti anggota fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Hidayat Nu Wahid, budayawan Emha Ainun Najib atau Cak Nun, Sudjiwo Tedjo. Bahkan Menkopolhukam Mahfud MD juga menanggapinya dengan menyatakan pemerintah akan mendiskuasikan soal UU ITE tersebut
Dlam rapat itu Presiden Jokowi mengatakan dirinya bisa saja meminta kepada DPR untuk merevisi Undang-undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) jika penerapan produk legislasi tersebut tidak memberikan keadilan bagi masyarakat.
Baca Juga: Tumbuhkan Jiwa Kewirausahaan, Kemdikbud Siapkan Bantuan Maksimal Rp25 Juta Bagi Peserta KBMI 2021
Presiden RI Joko Widodo juga meminta Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri) untuk meningkatkan pengawasan agar implementasi terhadap penegakan UU ITE dapat berjalan secara konsisten, akuntabel, dan menjamin rasa keadilan di masyarakat.
"Kalau Undang-Undang ITE tidak bisa memberikan rasa keadilan ya saya akan minta kepada DPR untuk bersama-sama merevisi undang-undang ini, Undang-Undang ITE ini," kata Presiden Jokowi.
Jokowi menekankan agar penerapan UU ITE tetap menjunjung tinggi prinsip keadilan.
