Network
PORTAL JOGJA - Setiap tanggal 1 Desember selalu diperingati sebagai Papua merdeka. Gerakan ini tidak surut memperjuangkan kemerdekaan Papua di luar negeri.
Gerakan Persatuan Pembebasan untuk Papua Barat (ULMWP) mendeklarasikan pemerintahan sementara pada Selasa, 1 Desember 2020.
Mereka pun kemudian menetapkan Benny Wenda, sebagai pemimpin yang saat ini tinggal di Inggris, sebagai presiden Republik West Papua.
Pembentukan pemerintahan sementara yang lepas dari Indonesia itu, diumumkan tepat pada perayaan hari lahirnya embrio negara Papua Barat.
Baca Juga: Cuitan Fadli Zon Agar Panglima TNI Berkantor di Papua Pantau Langsung Situasi
ULMWP adalah koalisi dari berbagai faksi politik yang berjuang untuk kemerdekaan selama bertahun-tahun sebagaimana dikutip dari Galamedia.Pikiran-Rakyat.com dalam artikel berjudul Benny Wenda Jadi Presiden Papua Barat, Fadli Zon: Pa Jokowi Kok Masih Sibuk Urus HRS?.
Pembentukan pemerintah sementara bertujuan untuk memobilisasi rakyat West Papua yang mencakup Provinsi Papua dan Papua Barat, untuk mewujudkan referendum menuju kemerdekaan.
Pemerintah ini nantinya yang akan memegang kendali di Papua dan menyelenggarakan pemilu yang demokratis di sana.
Benny Wenda, menurut ULMWP akan menjadi representasi Republik West Papua dalam acara-acara internasional.
Baca Juga: Karni Ilyas Tanya Soal Ngabalin ke Novel Baswedan, Kenpan Dipisahkan dari Edhy Prabowo
Pemerintah sementara yang dipimpin Benny Wenda berhak membuat deklarasi kemerdekaan sepihak dalam waktu dekat, atas nama rakyat Papua Barat.
Benny Wenda juga menegaskan keberadaan pemerintahan serta militer Indonesia di Papua adalah ilegal. "Kini, struktur kehadiran negara Indonesia di West papua adalah ilegal," tegasnya.
Sorotan mengenai deklarasi itu datang dari berbagai kalangan di Tanah Air. Wakil Ketua DPR RI, Azis Syamsuddin bahkan mendesak pemerintah Indonesia segera mengambil langkah-langkah tegas.
Azis Syamsuddin juga mengutuk klaim ULMWP pimpinan Benny Wenda yang mendeklarasikan pembentukan pemerintahan sementara West Papua.
Baca Juga: Buruh Yogyakarta Menilai Pemangkasan Cuti Bersama Akhir Tahun Salah Kaprah
Menurut dia, Papua Barat sepenuhnya merupakan wilayah yang tidak terpisahkan dari Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
Anggota DPR RI, Fadli Zon juga ikut angkat bicara. Ia tak habis pikir dengan sikap pemerintah seolah berdiam diri menyikapi persoalan yang sangat besar itu. Deklarasi yang dilakukan jelas mengancam NKRI.
Fadli Zon lewat cuitannya di Twitter mencolek Presiden Joko Widodo, Menkopolhukam Mahfud MD dan Panglima TNI untuk bersikap.
P @jokowi, P @mohmahfudmd, Panglima TNI, Kapolri, Benny Wenda jelas2 sdh nantang RI. Kok masih sibuk urus HRS?
Baca Juga: Hari Ini Kasus Baru Covid-19 Sebanyak 5.533, Total 549.508 Kasus
Anggota Komisi I DPR RI Fadli Zon heran karena pemerintah lebih mengurusi soal Habib Rizieq Shihab ketimbang deklarasi kemerdekaan Papua Barat.
Ia heran pemerintah saat ini malah lebih fokus terhadap Habib Rizieq Shihab.
"P @jokowi, P @mohmahfudmd, Panglima TNI, Kapolri, Benny Wenda jelas2 sdh nantang RI. Kok masih sibuk urus HRS?" begitu cuitan Fadli Zon yang dikutip portaljogja.com Rabu, 2 Desember 2020. *(Galamedia/Lucky M. Lukman)
