Network
PORTAL JOGJA - Masalah politisasi bantuan sosial (bansos) yang hangat dalam sidang lanjutan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) ternyata sudah dipatahkan dan tidak terbukti dengan pernyataan empat menteri yang dipanggil secara independen dalam mengambil sikap tersendiri oleh Mahkamah Konsitusi (MK).
Sementara itu, tentang masalah kemenangan paslon 02 Prabowo-Gibran yang dianggap berkorelasi dengan bansos juga tidak terbukti berdasarkan penilaian Direktur Eksekutif Indo Barometer M. Qodari berdasar sejumlah kajian survei.
Seperti diketahui pada Jumat 5 April 2024, empat menteri yaitu Menteri Koordinator (Menko) Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Muhadjir Effendy, Menko Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani, dan Menteri Sosial Tri Rismaharini, secara senada menyebutkan bahwa penyaluran bansos tidak terkait dengan Pemilu 2024.
Baca Juga: Sejumlah Pernyataan Menkeu dalam Sidang Lanjutan PHPU Pilpres 2024
"Pemberian bansos merupakan instrumen yang sudah ada di dalam APBN. Hal tersebut juga sudah disetujui semua partai politik yang ada di DPR," ucap Koordinator Nasional Relawan Prabowo-Gibran Digital Team (PRIDE) Anthony Leong dalam keterangan resmi di Jakarta pada Sabtu 6 April 2024 sebagaimana dikutip dari ANTARA.
Anthony juga menggaris bawahi pernyataan Menkeu Sri Mulyani yang menyebut bahwa dana program perlindungan sosial (perlinsos) dan bansos tidak mengalami perubahan signifikan dalam waktu 6 tahun terakhir. Salah satunya adalah pada periode Pemilu 2024 yang digelar pada 14 Februari.
Koordinator Nasional Relawan PRIDE ini juga menilai bahwa keterangan para ahli dan saksi yang dihadirkan paslon 01 dan 03 selama ini dalam sidang MK, kurang berhasil menguatkan soal tuduhan kecurangan dalam pilpres 2024.
Baca Juga: Mensos Berikan Pencerahan dalam Sidang Lanjutan PHPU Pilpres 2024
Bansos Tak Berkorelasi dengan Kemenangan Prabowo-Gibran
