Network
PORTAL JOGJA - Sidang lanjutan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Pilpres 2024 pada Jumat 5 April 2024 kemarin telah menghadirkan empat menteri Kabinet Indonesia Maju untuk dimintai keterangan oleh majelis hakim konstitusi pada Mahkamah Konstitusi (MK).
Keempat menteri tersebut adalah Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani, dan Menteri Sosial (Mensos) Tri Rismaharini.
Empat sosok ini dianggap mengetahui sejumlah program Presiden Joko Widodo. Termasuk di dalamnya yaitu niat pembagian dan penganggaran bansos, baik soal tugas dan kewenangannya secara proporsional ataupun melebihi tugas dan wewenangnya. Pendalaman ini akan menjadi pertimbangan bagi mahkamah tersebut.
Baca Juga: Pemanggilan Empat Menteri akan Tingkatkan Kepercayaan Masyarakat kepada Mahkamah Konstitusi
Berikut pernyataan Menteri Keuangan RI dalam sidang lanjutan PHPU Pilpres 2024 pada Jumat 5 April 2024 di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta yang dirangkum Portal Jogja dari ANTARA.
Tidak Ada Perbedaan Realisasi Perlinsos dan Bansos 2019-2024
Sri Mulyani selaku Menteri Keuangan RI menginformasikan bahwa tak ada perbedaan pola realisasi anggaran perlindungan sosial (perlinsos) maupun bantuan sosial (bansos) dari Kementerian Sosial (Kemensos) selama 6 tahun terakhir, mulai 2019 hingga 2024 pada periode Januari—Februari.
Menkeu memberikan tambahan informasi bahwa pada memang ada perbedaan realisasi belanja perlinsos kecuali pada tahun 2023. Ini karena Kementerian Sosial (Kemensos) tengah melakukan penataan kembali kerja sama dengan perbankan.
Baca Juga: Nama Menkeu dan Tiga Menteri Terseret pada Sidang PHPU Pilpres 2024
"Ini yang menjelaskan pada saat kami menjelaskan kenaikan 2 bulan pada bansos Kemensos mencapai cukup tinggi adalah akibat baseline 2023 dari bansos Kemensos pada bulan Januari—Februari yang memang waktu itu rendah akibat masih adanya penataan kembali kerja sama antara Kemensos dan perbankan," ujar sosok yang bernama lengkap Sri Mulyani Indrawati ini.
