Network
PORTAL JOGJA - Salah satu dosen pada Departemen Politik dan Pemerintahan Fisipol UGM Arya Budi memberikan penilaian atas peluang Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menjadi oposisi pada pemerintahan baru yang akan datang. Namun untuk bersatu, sepertinya mempunyai kemungkinan kecil bagai minyak dan air.
"Karena, secara jarak ideologi mereka terlalu jauh, itu bagaikan minyak dan air. Itu akan repot, ribet," ucap Arya saat dihubungi ANTARA di Jakarta, Sabtu.
Menurutnya, kedua partai ini memiliki logika berjalan masing-masing. Ini akan membuat terwujudnya checks and balances Adanya checks and balances ini masing-masing lembaga negara dapat mengawasi dan mengimbangi kekuasaan lembaga lainnya. Sehingga akan terbentuk suatu pemerintahan yang demokratis.
Baca Juga: PPP Sebut Ada Dorongan Jadi Oposisi pada Pemerintahan Pemenang Pilpres 2024
Kondisi ini juga dapat untuk mengambil ceruk suara pemilih yang tidak memilih pasangan calon (paslon) nomor urut 2 Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka pada Pilpres 2024.
"Yang paling mungkin adalah dua partai ini di luar pemerintahan, tapi mereka berjalan sendiri-sendiri, tentu mereka akan tetap mengkritisi pemerintah dan mengambil ceruk untuk pemilih-pemilih yang tidak mendukung Prabowo-Gibran," katanya.
Namun, hal ini berbanding terbalik bila PDI Perjuangan dan PKS berada di dalam pemerintahan. Arya berpendapat bila hal tersebut terjadi, mereka akan dapat dengan mudah bersatu, walaupun memiliki jarak ideologi yang besar. Platform yang memungkinkan untuk bersatunya dua partai ini berupa kementerian yang menjadikan bagian dari proses pengambilan kebijakan publik.
Baca Juga: PDI Perjuangan Siap Jadi Oposisi di Luar Pemerintahan
Sebelumnya pada Kamis 15 Februari 2024, Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto menegaskan bahwa partainya siap menjadii oposisi di luar pemerintahan dan parlemen untuk menjalankan tugas check and balance. Menjadi oposisi pernah mereka lakukan Pemilu 2004 dan Pemilu 2009.
