Network
PORTAL JOGJA - Melihat keadaan yang terjadi beberapa saat ini, maka Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan menegaskan bahwa pihaknya bersiap menjadi oposisi di luar pemerintahan dan parlemen. Ini difungsikan untuk menjalankan tugas check and balance terhadap pemerintahan yang sedang berkuasa.
Hal ini disebutkan oleh Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto, sebagaimana diterima ANTARA pada Kamis 15 Februari 2024. Hasto kemudian menjabarkan bahwa pada periode kepemimpinan Presiden Joko Widodo bahwa kekuasaan terasa terpusat. Keadaan ini menimbulkan kemampuan untuk melakukan manipulasi.
Untuk itu kekuasaan dan kritik dalam konteks kebijakan dan implementasinya dibutuhkan check and balance. Implementasi hal tersebut adalah berada di luar pemerintahan yang pernah dilaksanakan PDI Perjuangan pasca Pemilu 2004 dan Pemilu 2009.
Baca Juga: Prabowo-Gibran Unggul di Quick Count Sejumlah Lembaga Survei
“Ketika PDI Perjuangan berada di luar pemerintahan tahun 2004 dan 2009, kami banyak diapresiasi karena peran serta meningkatkan kualitas demokrasi. Bahkan, tugas di luar pemerintahan, suatu tugas yang patriotik bagi pembelaan kepentingan rakyat itu sendiri,” ucap sosok pria berkacamata itu.
Selian berada di luar pemerintahan, partai berlambang banteng moncong putih itu juga akan berjuang lewat jalur partai. Perjuangan bersama gerakan masyarakat sipil prodemokrasi yang saat ini jumlahnya lebih banyak dibanding pada Pemilu 2009 pun akan dilakoninya.
Diketahui dari hitung cepat Pilpres 2024 dari sejumlah lembaga survei per-tanggal 15 Februari 2024 pukul 17.00 WIB didapatkan perolehan suara paslon nomor 2 Prabowo-Gibran mengungguli paslon nomor 1 Anies-Muhaimin (AMIN) dan paslon nomor 3 Ganjar-Mahfud Md.
Baca Juga: Ketua TPN Arsjad Rasjid: Quick Count Bukan Hasil Akhir, Tunggu Rekapitulasi Manual KPU
Di lain pihak, berdasarkan penghitungan sementara KPU RI atau real count per Kamis pada pukul 12.01 WIB, PDIP tercatat unggul sementara di Pileg 2024, dengan perolehan suara sebesar 17,68 persen. Data yang tercantum di kpu.go.id itu adalah hasil penghitungan suara di 26,28 persen tempat pemungutan suara (TPS) atau 216.319 dari total 823.23 TPS di 38 provinsi.
