Network
Arsul Sani menyatakan seharusnya semua yang di kabinet maupun jajaran Pemerintahan punya tekad mengurangi bahkan menghilangkan beban politik dan ruang suudzon terhadap Presiden dari elemen masyarakat manapun.
"Ini tentu bisa dimulai dalam rapat kabinet atau rapat kordinasi di bawah Kemenko yang bersangkutan. Saya yakin dengan cara seperti ini maka sinkronisasi dan harmonisasi kebijakan atau peraturan akan lebih baik," katanya.
Arsul menilai problem sinkronisasi dan harmonisasi ini timbul karena masih rendahnya kordinasi antar kementerian dan lembaga pemerintahan terkait. Menurut Arsul, meski ada kementerian kordinator (kemenko), namun level koordinasi yang tinggi seperti diharapkan belum tercipta.
Kritik kembali muncul salah satunya dilayangkan oleh Ahmad Rizali selaku Koordinator Bidang Pendidikan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia NU Circle.
Ia menyebut bahwa selama jabatanya yang kini berusia 16 bulan, Nadiem Makarim justru membuat berbagai kebijakan yang dinilainya membebani Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Baca Juga: 6 Manfaat Puasa Bulan Ramadhan Bagi Kesehatan, Salah Satunya Detoksifikasi Tubuh
Bahkan Rizali mengatakan bahwa sosok Nadiem Makarim tidak secerdas yang dikisahkan selama ini.
Sebelumnya, spekulasi bahwa Nadiem Makarim akan 'didepak' dari kabinet Jokowi pun semakin menguat disamping berbagi kebijakan yang kian mengundang kritik.
Pengamat politik Refly Harun menilai bahwa seiring dengan peleburan dua kementerian, posisi Nadiem Makarim kini tengah digoyang reshuffle.
