Network
PORTAL JOGJA - Isu reshuffle kabinet pemerintahan Jokowi-Ma;ruf kembali menghangat beberapa hari terakhir ini. Salah satu isu yang santer terdengar adalah soal kebijakan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Anwar Makarim (Nadiem Makarim) yang banyak disorot publik.
Berbagai kebijakan yang dikeluarkan Nadiem Makarim selalu menuai kritik. Sebut saja, belum lama ini polemik muncul terkait draf Peta Jalan Pendidikan Nasional (PJPN) yang tidak memuat frasa 'agama' memantik kritik dari berbagai pihak.
Baca Juga: Atalia Istri Ridwan Kamil Mulai Kehilangan Indera Penciuman : Gengs Gak Kecium Sama Sekali
Baca Juga: Anggota Brimob Tewas Jadi Korban Pengeroyokan di Jakarta Selatan, Polisi Periksa 6 Saksi
Sorotan lainnya terkait tidak tercantumnya mata kuliah Pancasila dan Bahasa Indonesia dalam Peraturan Pemerintah (PP) No.57/2021. Dalam Pasal 40 ayat 3 PP ini tidak tercantum Pancasila sebagai mata pelajaran. Sedangkan Bahasa Indonesia tidak tercantum tegas, hanya disebut bahasa saja.
Politisi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Arsul Sani kembali mengingatkan supaya para aparatur negara tidak membebani Presiden Joko Widodo (Jokowi) dengan kebijakan yang tidak sinkron.
Menurut dia hilangnya frasa agama dalam rancangan peta jalan pendidikan nasional (PJPN), Kemendikbud kembali mendapat sorotan.
Baca Juga: Pernikahan Baru Hitungan Bulan, Nathalie Holscher Hapus Semua Foto Sule, Ada Apa ?
Baca Juga: Panas! Rusia Usir 20 Diplomat Ceko Sebagai Tindakan Balasan
"PPP sebagai partai koalisi pemerintahan mengingatkan jajaran kabinet dan pemerintahan agar kedepan tidak terus-menerus menciptakan beban politik dan ruang suudzon terhadap Presiden Jokowi dan pemerintahannya," kata Arsul dalam siaran resmi, Sabtu (17/4/2021).
