Network
Maka dari itu, ia memastikan apabila ada kader mengaku dari Jawa Barat yang ikut kegiatan KLB di Sumatera Utara itu, adalah kader palsu.
Selain itu, menurutnya KLB yang diselenggarakan dengan menetapkan Moeldoko sebagai ketua umum itu tidak sah. Karena menurutnya peserta yang datang ke KLB bukan perwakilan resmi dari daerah.
Adapun dalam ketentuan partai itu, menurutnya KLB musti dihadiri oleh minimal dua per tiga perwakilan dari pimpinan daerah dan cabang. Sedangkan, dia mengklaim tidak ada satu pun perwakilan pimpinan daerah partai tersebut yang ikut dalam KLB.
Baca Juga: Balapan MotoGP 2021 Akan Dimulai, Sirkuit Mandalika Indonesia Masuk dalam Jadwal
"Unsur KLB tidak terpenuhi. Kalau unsur itu tidak terpenuhi maka tidak sah," tegas dia.
Hal senada juga diungkapkan oleh Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Demokrat Kota Surabaya menyatakan tidak sah dan tetap setia pada Ketua Umum Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) dan menolak hasil KLBdi Deli Serdang, Sumut pada 5 Maret 2021.
"DPC Demokrat Surabaya tetap setiap kepada Ketua Umum Agus Harimurti Yudhoyono sesuai AD/ART partai dan hasil kongres V Tahun 2020," kata Sekretaris DPC Partai Demokrat Surabaya Junaedi, di Surabaya, Jawa Timur, Minggu 7 Maret 2021.
Baca Juga: Catatan Sejarah: 14 Tahun Lalu, Pesawat Garuda GA-200 Terbakar di Yogyakarta, 23 Penumpang Tewas
Ia menyebutkan, ketidakabsahan KLB dengan menetapkan Kepala Kantor Staf Presiden (KSP) Moeldoko sebagai Ketua Umum Partai Demokrat tidak berlandaskan AD/ART yang menyebutkan proses KLB harus memenuhi syarat dua per tiga dari pemilik suara sah.
"KLB yang semestinya harus ada persetujuan dari Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono, namun hal itu tidak dilakukan," tegas dia.
