Network
PORTAL JOGJA – Segala bentuk aktivitas dan kegiatan yang berkaitan dengan Front Pembela Islam (FPI) telah dilarang oelh Pemerintah melalui Menkopolhukam Mahfud MD.
Larangan tersebut tertuang dalam surat keputusan bersama (SKB) dari enam pejabat tinggi diantaranya Mendagri Tito Karnavian, Menkumham Yasonna Laoly, Menkominfo Jhonny G Plate, Jaksa Agung Burhanuddin, Kapolri Jenderal Pol Idham Azis, dan Kepala BNPT Komjen Boy Rafli Amar.
Dengan adanya SKB tersebut maka seluruh aktivitas FPI dinyatakan terlarang termasuk juga dengan para pengikutnya dilarang melakukan kegiatan apa pun.
Baca Juga: Polisi dan Relawan Copot Atribut FPI di Yogyakarta
Baca Juga: Pemerintah Bubarkan dan Melarang Kegiatan FPI, Mahfud MD : FPI Tidak Lagi Mempunyai Legal Standing
Oleh karena itu, Kementerian Agama mengeluarkan larangan kepada seluruh pihak agar tidak menggunakan nama dan atribut Front Pembela Islam.
Juru Bicara Kemenag Abdul Rachman menegaskan tidak ada lagi pihak-pihak yang diizinkan untuk menggunakan nama dan atribut FPI dalam berbagai aktivitas, termasuk dalam urusan dakwah.
Dalam pernyataan resminya di Jakarta, Jumat, 1 Januari 2021, hal itu merupakan konsekuensi dari pelarangan ormas FPI yang dilakukan pemerintah pada Rabu, 30 Desember 2020.
“Tidak ada lagi pihak-pihak yang diizinkan untuk menggunakan nama dan beragam atribut FPI dalam kegiatan di tengah masyarakat, termasuk dalam urusan dakwah, mereka juga tak diperkenankan lagi membawa-bawa nama dan simbol FPI lagi,”” ucap Abdul Rachman, dikutip Pikiran-Rakyat.com dari PMJ News.
Baca Juga: Rayakan Ulang Tahun Putri Ayu Ting Ting Ingin Miliki Ayah : Pernah Ingin Beli Papa di Indomaret
