Network
Atau dengan kata lain majelis ini bertugas menjalankan roda pemerintahan juga bertugas badan legislatif dan badan eksekutif. Kemudian Dewan Nasional Agung merangkap ketua majelis negara.
Kedaulatan dan semua kekuatan adminitrasi harus diberikan kepada rakyat. Konsekuensi logisnya adalah dihapusnya kesultanan dan kekhalifahan.
Baca Juga: Teror Ulat Bulu Beracun Intai Warga London, Akibatkan Ruam Gatal Hingga Kesulitan Bernafas
Pada tanggal 1 November 1922 undang-undang yang disyahkan oleh Dewan Nasional Agung, setelah melalui debat panjang.
Surat kabar harian Tanin 11 November 1923 menyebut Kekhalifahan itu di peroleh Dinasti Osmaniyah. Oleh karena itu, kekalnya di Turki harus di jamin untuk selamanya. Menempuh risiko hilangnya Kekhalifahan itu sama sekali tidak sesuai akal, loyalitas dan perasaan nasional.
Rencana Mustafa Kemal Ataturk memutuskan hubungan Turki dengan agamanya yang lalu. Rencana tersebut disetujui oleh Dewan Nasional Agung 3 Maret 1924
Yaitu, menghapus Kekhalifahan, menurunkan Khalifah dan mengasingkannya bersama-sama dengan keluarganya.
Selain itu, menghapus Kekhalifahan Syariah, Awqaf dan menyatukan sistem pendidikan di bawah Kementrian Pendidikan. Begitulah Republik Turki yang dipimpin oleh Mustafa Kemal yang sekulerisme. ***
