Network
“Pemerintah perlu memberlakukan undang-undang anti diskriminasi yang lebih kuat, sehingga perang melawan diskriminasi terhadap Muslim menjadi lebih dari sekedar janji kosong”, ujar Jelpke.
Pihak Kepolisian Jerman mulai mengumpulkan angka kejahatan anti-Muslim pada 2017, ketika tercatat 950 kasus. Ini terjadi akibat adanya lonjakan kampanye anti-muslim selama krisis pengungsi tahun 2015.
Kanselir Jerman saat itu, Angela Merkel, memperbolehkan masuknya imigran yang sebagian besar muslim dan berasal dari negara konflik seperti Suriah, Iran dan Afganistan, ke Jerman. Tindakan tersebut memicu munculnya partai politik sayap kanan yang sebagian berkampanye dengan platform anti-Muslim.
Baca Juga: Jadwal Acara TV RCTI Rabu, 10 Februari 2021 Ada Dahsyat 2021 dan Ikatan Cinta
Partai politik sayap kanan Jerman ini menganggap masuknya muslim dan imigran ke Jerman sebagai salah satu yang asing dan menganggap ini adalah bagian dari Islamisasi ke dunia barat. Partai politik sayap kanan, dengan gerakan Pegida yang anti-imigrasi banyak menyebabkan pendukung Islamofobia meningkat.
Tidak hanya itu, partai juga melarang adanya dana asing untuk masjid di Jerman, melarang burqa (cadar seluruh tubuh) dan adzan, serta menempatkan semua imam melalui prosedur pemeriksaan negara.***
