PORTAL JOGJA - Negara Palestina akan menggelar pemilu presiden dan legislatif.
Presiden Palestina Mahmoud Abbas baru saja mengumumkan rencana pemilu presiden dan legislatif.
Pemilu untuk memilih presiden dan legislatif di negara Palestina adalah yang pertama kalinya.
Baca Juga: Mesut Ozil Resmi Hengkang dari Arsenal, Fenerbahce Jadi Pelabuhan Selanjutnya
Baca Juga: Presiden Filipina Rodrigo Duterte Pilih yang Terakhir Disuntik Vaksin, Beda Sama Jokowi
Palestina menggelar pemilihan presiden dan anggota parlemen dalam 15 tahun terakhir ini.
Mahmoud Abbas dari kubu Fatah terpilih sebagai Presiden Palestina setelah mengalahkan Mustafa Barghout pada Minggu 9 Januari 2005. Sejak saat itu, Palestina belum pernah lagi mengganti presidennya gara-gara polarisasi politik.
Sebagaimana diberitakan Pikiran-Rakyat.com dalam artikel berjudul "Untuk Pertama Kalinya dalam 15 Tahun, Palestina akan Ganti Presiden" pada 16 Januari 2021.
Baca Juga: Kuasa Hukum Bantah Tudingan Arsya Wijaya Tak Mau Urus Masalah Administrasi Ke KUA. Ini Alasannya
Baca Juga: Eva Belisima Pilih Cerai dari Kiwil : Saya Tetep Sayang, Entah Itu Sebagai Pasangan Atau Keluarga
Pemilu presiden dan legislatif Palestina diumumkan Presiden Mahmoud Abbas pada Jumat 15 Januari 2021.
Pemilihan legislatif Palestina akan digelar pada Sabtu 22 Mei 2020 mendatang, sedangkan pemilihan presiden Palestina akan digelar pada Sabtu 31 Juli 2021 mendatang.
Dikutip Pikiran-Rakyat.com dari Aljazeera, pemilihan anggota legislatif terakhir di Palestina sempat dimenangkan oleh kelompok Hamas yang militan terhadap Israel
Hasil pemilu legislatif tahun 2006 ini cukup mengejutkan lantaran kubu Fatah sebelumnya cukup berkuasa di pemerintahan otoritas Palestina.
Baca Juga: Kasus Covid-19 Makin Tak Terkendali ? Rekor Terbaru, Hari Ini Tambah 14.224 Kasus
Akibatnya, jurang politik Palestina semakin lebar. Fatah yang berkuasa di Tepi Barat tak sepakat dengan gaya Hamas yang militan di Jalur Gaza.
Kisruh politik internal Palestina antara Hamas dan Fatah sempat menguat di Jalur Gaza pada 2007 dan menyebabkan penundaan pemilu presiden dan legislatif yang cukup lama.
Jalur Gaza diblokade oleh Israel sejak 2007 bersamaan dengan berkuasanya gerakan militan Hamas di sana.
Baca Juga: Young Lex Bertekad Bekali Sex Education Saat Anaknya Beranjak Remaja
Dalam dekrit yang dikeluarkan Presiden Palestina Mahmoud Abbas, seluruh aparat negara diminta untuk berpartisipasi menyukseskan pemilihan presiden dan legislatif itu.
"Presiden menginstruksikan komite pemilu dan seluruh aparat negara untuk menggelar proses pemilu demokrasi di semua kota Tanah Air," kata dekrit tersebut menyinggung wilayah Tepi Barat, Gaza, dan Yerusalem Timur.
Presiden Mahmoud Abbas berharap pemilihan presiden dan legislatif digelar di 'semua kegubernuran Palestina, termasuk Yerusalem Timur'.
Baca Juga: Kunjungi Gempa Majene, Mensos Risma Rasakan Gempa Susulan, Rombongan Berhamburan
Yerusalem Timur merupakan wilayah ibu kota yang paling diperebutkan oleh Israel dan Palestina sejak Perang Arab-Israel 1967.
Israel sudah menduduki Yerusalem Timur sejak 1967, namun Palestina masih mengklaim wilayah yang di dalamnya meliputi kota tua dan Masjid Al-Aqsha itu sebagai teritorial mereka.
Israel sendiri melarang semua aktivitas pemerintah Otoritas Palestina di Yerusalem Timur. Tidak ada indikasi akan diperbolehkannya pemilihan presiden dan legislatif di sana.
Baca Juga: Arsya Wijaya Kembalikan Semua Barang Milik Jane Shalimar. Kuasa Hukum Sebut Tak Ada Niat Menguasai
Selama ini, Israel mengakui Yerusalem sebagai 'kota yang tak terpisahkan' sehingga keberadaan Yerusalem Timur tak pernah diakui oleh mereka.
Hamas sendiri menyambut baik pengumuman Presiden Palestina Mahmoud Abbas soal pemilu presiden dan legislatif.
"Kamis telah bekerja beberapa bulan ke belakang untuk menyelesaikan semua hambatan sehingga kita bisa mencapainya hari ini," kata mereka dalam sebuah pernyataan.
Baca Juga: Novel Baswedan : Semoga Komjen Listyo Sigit Berani Perbaiki Polri
Pemilu presiden dan legislatif Palestina mungkin akan menjadi risiko besar bagi kelompok Fatah yang dipimpin Presiden Palestina Mahmoud Abbas.
Hamas juga mungkin akan tersisih dalam pemilihan presiden dan legislatif kali ini. Pasalnya, kedua kelompok yang dominan itu telah menghadapi gelombang protes dari rakyat Palestina lantaran tak pernah bisa berdamai.
Mereka juga dianggap gagal memenuhi aspirasi masyarakat Palestina untuk mendapatkan kemerdekaan penuh atau setidaknya mendapatkan kebutuhan dasar bagi wilayah yang mereka kuasai.
Fatah dan Hamas sudah mendesak adanya pemilu sejak 10 tahun lalu, namun tak pernah terlaksana karena pemerintahan Palestina sudah terpecah menjadi dua.
Baca Juga: Ini Labu Susu Citra LaGa Inovasi Peneliti UGM, Persilangan Belanda dan Jepang
Menyusul hasil pemilu 2006, konflik internal Palestina antara Fatah dan Hamas memanas lebih dari satu tahun. Puncaknya, Hamas berhasil menguasai Jalur Gaza pada 2007.
Di saat bersamaan, Jalur Gaza diblokade oleh Mesir dan Israel, juga harus menghadapi perang besar dengan Israel.***(Mahbub Ridhoo Maulaa/Pikiran-Rakyat.com)