Network
PORTAL JOGJA - Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy serta Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto pada Jumat 5 April 2024 telah hadir dalam Sidang lanjutan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Pilpres 2024.
Menko PMK dan Menko perekonomian tersebut telah memberikan keterangan mengenai beberapa hal pada majelis hakim konstitusi. Salah satunya tentang kunjungan kerja dan bansos
Pemanggilan keduanya dan tiga pihak lainnya, yaitu Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani, dan Menteri Sosial (Mensos) Tri Rismaharini, dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) dirasa perlu Mahkamah Konstitusi (MK) karena dikategorikan penting untuk didengarkan keterangannya sekaligus pendalaman masalah.
Baca Juga: Mensos Berikan Pencerahan dalam Sidang Lanjutan PHPU Pilpres 2024
Dalam hal ini, MK melakukan pemanggilan lima pihak ini secara independen dalam mengambil sikap tersendiri. Karena sebelumnya, lembaga yudikatisf yang diketuai oleh Suhartoyo ini telah menolak permintaan Tim Hukum Timnas Anies-Muhaimin (AMIN) dan Tim Hukum Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud untuk menghadirkan empat menteri tersebut terkait dengan politisasi bantuan sosial (bansos).
Berikut pernyataan Menko PMK dan Menko Perekonomian dalam sidang lanjutan PHPU Pilpres 2024 pada Jumat 5 April 2024 di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta yang dirangkum Portal Jogja dari ANTARA.
Kunker Menjadi Salah Satu Pola Kepemimpinan Jokowi
Menko PMK menjelaskan kunjungan kerja atau kunker adalah salah satu pola kepemimpinan Presiden Joko Widodo. Ini dilakukan Kepala Negara untuk memastikan bahwa kebijakan diterapkan dengan baik di lapangan
“Sebetulnya kunjungan Bapak Presiden itu kan bukan sekarang saja. Itu memang salah satu pola kepemimpinan beliau,” ucap Muhadjir.
Baca Juga: Sejumlah Pernyataan Menkeu dalam Sidang Lanjutan PHPU Pilpres 2024
Terkait bansos, ia menyatakan bahwa presiden turun tangan untuk melakukan pemantauan, memeriksa apa betul semuanya sudah ter-deliver. Selain itu pemantauan langsung di lapangan ini untuk mendapatkan umpan balik dari masyarakat yang dijadikan sasaran bansos tersebut.
Mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan era Jokowi-Jusuf Kalla ini mempe
berikan ilustrasi soal pertemuan Jokowi tersebut yang hanyalah sebagian kecil dari masyarakat yang menerima manfaat bansos.
“Kalau ada 40 titik yang dikunjungi dan per titik ada terdapat 20 ribu penerima manfaat Program Keluarga Harapan (PKH). Kan ada 800 ribu orang. Masa 800 ribu orang dalam kunjungan beliau bisa memengaruhi seluruh Indonesia?” katanya.
Menurut pria kelahiran tahun 1956, apabila suatu daerah sering dikunjungi oleh presiden, kemungkinan besar di situ banyak proyek strategis yang diberikan ke daerah itu. Terlebih lagi, pada akhir masa kepemimpinannya, Jokowi ingin memastikan bahwa proyek-proyek strategis saat ini sudah tuntas. Jadi kedatangannya ke daerah tersebut sekaligus memastikan agar tidak ada proyek yang mangkrak.
Baca Juga: Pemerintah Hormati Panggilan MK kepada Sejumlah Menteri Terkait PHPU Pilpres 2024
Tugas dan Fungsi Kemenko PMK tidak Terkait Pemilu
Muhadjir Effendy menyebut bahwa tugas dan fungsi yang dilakukan oleh Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) yang pimpinnya, tidak terkait dengan Pemilu 2024. Sementara itu, pelaksanaan program yang ada telah direncanakan sejak awal.
“Kami memahami apabila tugas dan fungsi kami untuk mengoordinasikan, menyinkronkan, dan mengendalikan pelaksanaan program di lapangan kemudian dikait-kaitkan dengan pesta demokrasi beberapa waktu yang lalu. Namun, perlu kami tegaskan bahwa pelaksanaan program-program tersebut di atas sudah direncanakan sejak awal,” katanya.
Lebih detail lagi, untuk program kunjungan kerja yang dilaksanakan Kemenko PMK adalah untuk mencegah terjadinya kenaikan angka kemiskinan, sekaligus untuk menurunkan dan menghapus kemiskinan ekstrem di Indonesia. Kunker ke Kabupaten Berau, Kalimantan Timur disebutnya sebagai salah satu contohnya.
Baca Juga: Nama Menkeu dan Tiga Menteri Terseret pada Sidang PHPU Pilpres 2024
“Dalam kunjungan tersebut di atas, kami memanfaatkan sekaligus untuk menyerahkan bantuan pangan beras secara simbolik setelah berdialog dengan pemerintah daerah, stakeholder, keluarga stunting, serta keluarga miskin ekstrem untuk mendapatkan umpan balik,” ujarnya.
Kunker yang dilakukannya adalah dalam rangka koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian atau KSP terhadap apa yang telah diputuskan dalam rapat-rapat yang telah diselenggarakan. Hal ini perlu koordinasi, sinkronisasi, dan kendalikan lebih lanjut di lapangan.
Menko Perekonomian Sebut Perlinsos untuk Membantu Masyarakat
Program perlindungan sosial (perlinsos) disebut oleh Menko Perekonomian Airlangga Hartarto sebagai usaha pemerintah untuk membantu masyarakat mempertahankan kehidupan.
"Kami tegaskan, program perlindungan sosial adalah upaya pemerintah untuk mendukung masyarakat menghadapi berbagai tekanan dan mempertahankan kehidupan serta penghidupan,” ucap Airlangga.
Baca Juga: Diskualifikasi Prabowo-Gibran Jadi Materi Gugatan PHPU Pilpres 2024 TPN Ganjar-Mahfud
Program perlinsos yang diberikan oleh pemerintah terbagi dalam tiga kategori, salah satunya adalah perlinsos untuk kondisi tertentu. Kategori tersebut terbagi lagi menjadi beberapa tujuan, salah satunya perlinsos dalam menghadapi risiko global berupa bantuan pangan, BLT El Nino, dan BLT Mitigasi Risiko Pangan.
Tahun 2023, pemerintah meluncurkan bantuan pangan berupa 10 kilogram beras dengan sasaran 21,3 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM) atau penerima Program Keluarga Harapan (PKH). Dengan Badan Pangan Nasional (Bapanas) sebagai penyelenggaranya, realisasi anggaran sementara bantuan tersebut menembus Rp18,1 triliun.
BLT El Nino yang dibagikan oleh Kementerian Sosial dengan besaran Rp200 ribu per bulan dengan 18,8 juta KPM. Program ini dilaksanakan oleh Kementerian sosial dengan realisasi sementara senilai Rp7,5 triliun.
Baca Juga: Tuduhan Politisasi Bansos akan Sulit Dibuktikan di Sidang Mahkamah Konstotusi
Tahun 2024, ada pula program bantuan pangan beras 10 kilogram yang menyasar 22 juta KPM berdasar Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dan Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE) Menko PMK. Alokasi anggaran untuk program ini ada pada angka Rp17,4 triliun.
Sedangkan BLT Mitigasi Risiko Pangan sebesar Rp200 ribu per bulan diberikan kepada 18,8 juta KPM. Ini mengacu pada estimasi kebutuhan anggaran sebesar Rp11,3 triliun.
Perlinsos ini terus berjalan dan dilaksanakan secara reguler guna menghadapi berbagai kerentanan tekanan ekonomi. Airlangga juga menegaskan bahwa pelaksanaan program-program tersebut dilaksanakan transparan akuntabel dengan mekanisme APBN. Pembahasannya pun digelar bersama dengan DPR RI, yang melibatkan berbagai pihak terkait lainnya.***
