Network
PORTAL JOGJA - Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengatakan pemilihan umum (pemilu) pada bulan April 2021 tidak bisa ditunda dan tetap harus dilaksanakan. Pemerintah telah memastikan pemilu dilaksanakan bulan April 2024.
Komisi Pemilihan Umum RI menyebutkan anggaran untuk penyelenggaraan pemilihan umum serentak pada 2024 sebesar Rp86,26 triliun.
"Waktu Pemilu 2024 tidak bisa ditunda dan harus dilaksanakan. Kalau gubernur, bupati, dan wali kota masih bisa pelaksana tugas, sementara presiden tidak bisa," kata Mendagri dalam rapat kerja bersama Komisi II DPR RI di Jakarta, Senin 15 Maret 2021.
Baca Juga: Pemerintah Kaji Kemungkinan Perluasan Relaksasi PPnBM Mobil Tak Hanya 1.500 Cc Tapi Hingga 2.500 Cc
Belajar dari Pemilu 2019, kata Mendagri, pada prinsipnya terlaksana dengan cukup baik meskipun ada dinamika yang terjadi di tengah masyarakat.
"Situasi kambtibmas dapat dikendalikan, dan tidak terdapat konflik yang dapat mengganggu stabilitas keamanan," kata Tito dikutip Portaljogja.com dari ANTARA.
Tito mengatakan cukup baiknya Pemilu 2019 diukur dengan indikator tingkat partisipasi pemilih sangat tinggi 81,93 persen atau 192,7 juta warga Indonesia menggunakan hak pilihnya. Pemilu dilaksanakan di 34 provinsi dan 514 kabupaten/kota dengan 813.336 tempat pemungutan suara (TPS).
Selain itu, terdapat 262 sengketa Pemilu 2019 dengan perincian satu sengketa Pilpres, 10 sengketa pemilihan DPD, dan 251 sengketa pemilihan DPR/DPRD.
Baca Juga: Jadwal Pemadaman Listrik di DIY Hari Ini Selasa 16 Maret 2021, Kampus ISI Akan Alami Pemadaman
Baca Juga: Jadwal Pelayanan SIM Keliling Hari Ini Selasa 16 Maret 2021 di Kota Jogja, Bantul dan Gunungkidul
