Network
PORTAL JOGJA - Suhu politik di Myanmar kini semakin memanas setelah muncul isu militer akan melancarkan kudeta.
Memanasnya situasi politik Myanmar ini pun menarik perhatian Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres dan sejumlah kedutaan besar Barat di negara itu.
Negara-negara tersebut pun bereaksi dalam sebuah pernyataan bersama yang menegaskan dukungan mereka kepada transisi demokratik di Myanmar dan upaya-upaya mempromosikan perdamaian, hak asasi manusia dan pembangunan di Myanmar.
"Kami menantikan sidang parlemen yang damai pada 1 Februari dan pemilihan presiden dan ketua parlemen,” sambung pernyataan bersama yang ditandatangani Denmark, Ceko, Finlandia, Prancis, Jerman, Italia, Belanda, Spanyol, Swedia, Swiss, Inggris, AS, Norwegia dan Selandia Baru itu sebagaimana dilansir dari Antara.
Baca Juga: Tim Khusus dari WHO Kunjungi Beberapa Lokasi di Wuhan, Sejumlah Pihak Sebut ini Sarat Muatan Politik
Dalam pernyataan bersama tersebut, negara-negara ini pun mendesak mendesak agar pihak militer dan semua pihak lainnya di Myanmar untuk dapat mematuhi norma-norma demokrasi.
"Kami menentang setiap upaya mengubah hasil pemilu atau merintangi transisi demokrasi di Myanmar," kata mereka dalam pernyataan tersebut.
PBB dan sejumlah Negara Barat ini merasa cemas setelah militer Myanmar mengisyaratkan akan mengambil tindakan jika keluhan mereka mengenai kecurangan dalam pemilu 8 November 2020 tidak ditanggapi oleh komisi pemilihan umum (UEC).
Pernyataan militer Myanmar ini pun ditafsirkan sebagai prolog untuk pelaksanaan kudeta di negara tersebut.
Baca Juga: Segera Daftar, Kominfo Buka Program Beasiswa S2 Dalam dan Luar Negeri
