PORTAL JOGJA - Masalah politisasi bantuan sosial (bansos) yang hangat dalam sidang lanjutan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) ternyata sudah dipatahkan dan tidak terbukti dengan pernyataan empat menteri yang dipanggil secara independen dalam mengambil sikap tersendiri oleh Mahkamah Konsitusi (MK).
Sementara itu, tentang masalah kemenangan paslon 02 Prabowo-Gibran yang dianggap berkorelasi dengan bansos juga tidak terbukti berdasarkan penilaian Direktur Eksekutif Indo Barometer M. Qodari berdasar sejumlah kajian survei.
Seperti diketahui pada Jumat 5 April 2024, empat menteri yaitu Menteri Koordinator (Menko) Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Muhadjir Effendy, Menko Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani, dan Menteri Sosial Tri Rismaharini, secara senada menyebutkan bahwa penyaluran bansos tidak terkait dengan Pemilu 2024.
Baca Juga: Sejumlah Pernyataan Menkeu dalam Sidang Lanjutan PHPU Pilpres 2024
"Pemberian bansos merupakan instrumen yang sudah ada di dalam APBN. Hal tersebut juga sudah disetujui semua partai politik yang ada di DPR," ucap Koordinator Nasional Relawan Prabowo-Gibran Digital Team (PRIDE) Anthony Leong dalam keterangan resmi di Jakarta pada Sabtu 6 April 2024 sebagaimana dikutip dari ANTARA.
Anthony juga menggaris bawahi pernyataan Menkeu Sri Mulyani yang menyebut bahwa dana program perlindungan sosial (perlinsos) dan bansos tidak mengalami perubahan signifikan dalam waktu 6 tahun terakhir. Salah satunya adalah pada periode Pemilu 2024 yang digelar pada 14 Februari.
Koordinator Nasional Relawan PRIDE ini juga menilai bahwa keterangan para ahli dan saksi yang dihadirkan paslon 01 dan 03 selama ini dalam sidang MK, kurang berhasil menguatkan soal tuduhan kecurangan dalam pilpres 2024.
Baca Juga: Mensos Berikan Pencerahan dalam Sidang Lanjutan PHPU Pilpres 2024
Bansos Tak Berkorelasi dengan Kemenangan Prabowo-Gibran
Direktur Eksekutif Indo Barometer M. Qodari memberi keterangan lebih lanjut mengenai bansos tidak punya korelasi untuk kemenangan Prabowo-Gibran. Menurutnya, masyarakat mempunyai kecenderungan untuk memilih calon presiden berdasarkan kualitas kepemimpinan tertentu
Jadi alasan masyarakat memilih capres karena punya kualitas tertentu. Hal serupa juga berlaku pada politik uang atau serangan fajar, sehingga tidak ada jaminan antara pemberian money politic dengan memilih kandidat apalagi itu pemberian bantuan sosial atau perlindungan sosial," ujar Qodari dalam keterangan tertulisnya di Jakarta pada Sabtu 6 April 2024.
Pada tahun ini kualitas tertentu yang masuk dalam kualifikasi tegas, lebih banyak dipilih dibandingkan dengan Ganjar yang dianggap merakyat atau Anies yang dinilai pintar. Hal itu menurut dia karena proporsi pemilih yang menginginkan pemimpin tegas lebih besar dari pada aspek lainnya.
Baca Juga: Menko PMK dan Menko Perekonomian Sebut Hal Terkait Kunker dan Bansos dalam Sidang Lanjutan PHPU
"Tahun ini kalau survei Indo Barometer paling tinggi adalah orangnya tegas,” kata sosok yang sering disapa sebagai Mr. Q ini.
Ia lalu menerangkan kecenderungan kualitas yang dipilih pada Pilpres tahun 2014 dan 2019. Ada catatan untuk pola pilihan pada Pilpres 2019 yang ternyata juga mempunyai pola yang sama dengan 2014, dengan penambahan satu variabel lagi yaitu kerja nyata dan itu mengarah kepada Jokowi.
“Kenapa calon A menang dibandingkan dengan calon B? Karena yang mau kualifikasi A mungkin proporsinya lebih besar daripada kualifikasi B, saya ingat tahun 2014 yang menang Pak Jokowi, karena yang mau presiden merakyat lebih tinggi dari pada yang mau presiden tegas,” ujar lelaki kelahiran Palembang 50 tahun yang lalu itu.
Qodari juga mencuplik tiga data yang memperlihatkan bahwa bansos bukan faktor utama pemilihan masyarakat kepada calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres) dalam Pilpres 2024.
Baca Juga: Tuduhan Politisasi Bansos akan Sulit Dibuktikan di Sidang Mahkamah Konstotusi
Pertama dari data exit poll yang dilakukan Litbang Kompas pada 14 Februari 2024. Diketahui bahwa yang ditawari dan menerima bansos di antara tiga kelompok pemilih proporsinya sama yaitu 15-16 persen, namun ini tidak mempengaruhi elektabilitas capres-cawapres.
Kedua, survei dari Indikator Politik Indonesia. Nampak adanya hal yang sama dari 22,5 persen menerima bansos dan 77,3 persen tidak menerima bansos tetap memilih paslon 02 tersebut.
Ketiga, survei yang digelar oleh Indo Barometer pada Oktober 2023. Melalui pernyataan terbuka, didapatkan bahwa alasan memilih capres tidak ada pernyataan karena menerima bansos. Ada 25 persen masyarakat memilih karena tegas dan berani; 16,2 persen karena perhatian dengan rakyat; 8,4 persen disebabkan karena orangnya pinter; 6,2 persen sebab wibawanya; dan di bawah 5 persen karena alasan lain.***