PORTAL JOGJA - Isu reshuffle kabinet pemerintahan Jokowi-Ma;ruf kembali menghangat beberapa hari terakhir ini. Salah satu isu yang santer terdengar adalah soal kebijakan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Anwar Makarim (Nadiem Makarim) yang banyak disorot publik.
Berbagai kebijakan yang dikeluarkan Nadiem Makarim selalu menuai kritik. Sebut saja, belum lama ini polemik muncul terkait draf Peta Jalan Pendidikan Nasional (PJPN) yang tidak memuat frasa 'agama' memantik kritik dari berbagai pihak.
Baca Juga: Atalia Istri Ridwan Kamil Mulai Kehilangan Indera Penciuman : Gengs Gak Kecium Sama Sekali
Baca Juga: Anggota Brimob Tewas Jadi Korban Pengeroyokan di Jakarta Selatan, Polisi Periksa 6 Saksi
Sorotan lainnya terkait tidak tercantumnya mata kuliah Pancasila dan Bahasa Indonesia dalam Peraturan Pemerintah (PP) No.57/2021. Dalam Pasal 40 ayat 3 PP ini tidak tercantum Pancasila sebagai mata pelajaran. Sedangkan Bahasa Indonesia tidak tercantum tegas, hanya disebut bahasa saja.
Politisi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Arsul Sani kembali mengingatkan supaya para aparatur negara tidak membebani Presiden Joko Widodo (Jokowi) dengan kebijakan yang tidak sinkron.
Menurut dia hilangnya frasa agama dalam rancangan peta jalan pendidikan nasional (PJPN), Kemendikbud kembali mendapat sorotan.
Baca Juga: Pernikahan Baru Hitungan Bulan, Nathalie Holscher Hapus Semua Foto Sule, Ada Apa ?
Baca Juga: Panas! Rusia Usir 20 Diplomat Ceko Sebagai Tindakan Balasan
"PPP sebagai partai koalisi pemerintahan mengingatkan jajaran kabinet dan pemerintahan agar kedepan tidak terus-menerus menciptakan beban politik dan ruang suudzon terhadap Presiden Jokowi dan pemerintahannya," kata Arsul dalam siaran resmi, Sabtu (17/4/2021).
Arsul Sani menyatakan seharusnya semua yang di kabinet maupun jajaran Pemerintahan punya tekad mengurangi bahkan menghilangkan beban politik dan ruang suudzon terhadap Presiden dari elemen masyarakat manapun.
"Ini tentu bisa dimulai dalam rapat kabinet atau rapat kordinasi di bawah Kemenko yang bersangkutan. Saya yakin dengan cara seperti ini maka sinkronisasi dan harmonisasi kebijakan atau peraturan akan lebih baik," katanya.
Arsul menilai problem sinkronisasi dan harmonisasi ini timbul karena masih rendahnya kordinasi antar kementerian dan lembaga pemerintahan terkait. Menurut Arsul, meski ada kementerian kordinator (kemenko), namun level koordinasi yang tinggi seperti diharapkan belum tercipta.
Kritik kembali muncul salah satunya dilayangkan oleh Ahmad Rizali selaku Koordinator Bidang Pendidikan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia NU Circle.
Ia menyebut bahwa selama jabatanya yang kini berusia 16 bulan, Nadiem Makarim justru membuat berbagai kebijakan yang dinilainya membebani Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Baca Juga: 6 Manfaat Puasa Bulan Ramadhan Bagi Kesehatan, Salah Satunya Detoksifikasi Tubuh
Bahkan Rizali mengatakan bahwa sosok Nadiem Makarim tidak secerdas yang dikisahkan selama ini.
Sebelumnya, spekulasi bahwa Nadiem Makarim akan 'didepak' dari kabinet Jokowi pun semakin menguat disamping berbagi kebijakan yang kian mengundang kritik.
Pengamat politik Refly Harun menilai bahwa seiring dengan peleburan dua kementerian, posisi Nadiem Makarim kini tengah digoyang reshuffle.
"Kita lihat saja, yang dilebur adalah Kemendikbud dan Kemenristek, artinya posisi Bambang Brodjonegoro jadi tanda tanya, ataukah posisi Nadiem Makarim yang jadi tanda tanya, ataupun dua-duanya," ujarnya.
Baca Juga: Amanda Manopo Tunjukkan Toleransi, Rela Bangun Jam 3 Pagi dan Masak Untuk Sahur
Menurutnya tidak mungkin dud-duanya dipertahankan untuk jabatan di lingkungan Kemendikbud Ristek.
"Nadiem berada di pusaran isu bahwa dia akan dibuang," ucapnya.
Namun kata dia, yang menentukan juga seberapa kuat Nadiem Makarim dengan Jokowi dan 'sponsornya'.
"Hanya masalahnya, sejauh mana dia kuat hubungannya dengan Presiden Jokowi dan pihak-pihak yang merupakan sponsornya di belakangnya, kalau memang ada," pungkas Refly.
Baca Juga: Hari Ke-7 Ramadhan, Ustaz Yusuf Mansyur Ajak Mengenang Wafatnya Pendiri NU KH Hasyim Asyari
Nadiem Makarim mengakui tak sedikit orang yang kurang menyukai langkah-langkahnya selama bergulat di pemerintahan.
Namun, ia pun menerangkan begitu rumitnya dunia pendidikan yang harus ditanganinya saat ini. Salah satu yang mempersulitnya mengambil keputusan adalah kemunculan tiga krisis dalam satu waktu di Indonesia di masa pandemi ini.***