PORTAL JOGJA - Rumah Sakit (RS) UMMI Bogor, belakangan ini diduga mencoba untuk menghalang-halangi Satgas Covid-19 Bogor ketika hendak melakukan tes swab terhadap Habib Rizieq Shihab.
Terkait dengan polemik ini, Kapolda Jawa Barat Irjen Pol Ahmad Dofiri menyebut ada konsekuensi hukum atas dugaan menghalangi Satgas Covid-19 Bogor dalam melakukan tes swab terhadap Habib Rizieq Shihab.
Dalam hal ini, satgas melaporkan Direktur Utama Rumah Sakit (RS) UMMI Bogor, Andi Tatat.
Baca Juga: Harga Jual dan Buyback Emas Galeri 24 Hari Ini, SEnin 30 November 2020 - Antam dan UBS Awal Pekan
"Yang jelas setiap langkah dan tindakan apakah rumah sakit atau yang bersangkutan, itu ada konsekuensi hukum yang harus dipertanggungjawabkan dan Satgas sudah melaporkan, ini kewajiban kita untuk menindaklanjuti laporan tersebut," jelas Irjen Ahmad Dofiri di Mapolda Jabar, Kota Bandung, Senin 30 November 2020 seperti dilansir dari PMJ News.
Selain RS UMMI Bogor, Dofiri juga menyinggung soal keengganan Rizieq untuk diperiksa.
Menurut dia, dalam aturan Pasal 57 UU Kesehatan, disebutkan setiap orang yang menderita penyakit menular tidak boleh menolak.
Baca Juga: Pemerintah akan Rombak Gaji dan Tunjangan PNS, Gaji PNS Ditentukan dari Resiko dan Tanggung Jawabnya
"Pasal 57 lebih tegas lagi, setiap orang memang berhak atas rahasia kondisi kesehatan. Tetapi di ayat dua mengatakan hak terkait dengan rahasia kondisi kesehatan tadi tidak berlaku dalam hal huruf a disebutkan dalam perintah undang-undang, huruf c disebutkan terkait dengan kepentingan masyarakat," tutur Dofiri.
Dofiri menilai wajar jika Satgas COVID-19 Kota Bogor membuat laporan ke Polresta Bogor terkait penghalangan ini.
Lanjutnya, laporan juga sudah terdaftar dengan nomor LP/650/XI/2020/JBR/POLRESTA BOGOR KOTA.
Baca Juga: 7 Dokter dan 22 Nakes Terpapar Positif Corona, RSUD Yogyakarta Tetap Buka
"Kalau ada dugaan menghalangi dan menolak maka sudah sewajarnya kemudian dari Satgas juga melaporkan ke kepolisian untuk tindak lanjut proses penanganannya," tukasnya. ***