Network
PORTAL JOGJA - Terkait rencana pasangan presiden dan wakil presiden terpilih Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka untuk menambah jumlah kementerian dari 34 menjadi lebih dari 40, sejumlah pakar berkomentar sebagaimana dikutip dari ANTARA.
Sebelumnya pada Senin 6 Mei 2024, Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Habiburokhman tidak membantah mengenai kabar tersebut. Ia menyatakan bahwa dalam pengertian bahwa Indonesia merupakan negara yang besar, maka wajar apabila memperbanyak jumlah kementerian.
"Dalam konteks negara jumlah yang banyak itu artinya besar, buat saya bagus, negara kita 'kan negara besar. Tantangan kita besar, target-target kita besar," ucap Habiburokhman di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta saat itu.
Baca Juga: Gibran Masih Rahasiakan Soal Kementerian Baru Usai Kunjungi Prabowo
Wakil Ketua Komisi III DPR ini juga memberikan penjelasan bahwa rencana penamabahan kementerian itu bukan untuk mengakomodasi kepentingan partai politik pendukung Prabowo
Adalah Guru Besar Departemen Manajemen dan Kebijakan Publik UGM Agus Pramusinto menyatakan bahwa untuk melaksanakan usulan Prabowo itu, tentunya perlu adanya kajian ilmiah terlebih dahulu.
"Penambahan atau pengurangan kementerian dan lembaga harus didasarkan pada kajian ilmiah yang didukung dengan data-data yang lengkap," kata Agus Ketika dihubungi ANTARA dari Jakarta, pada Rabu pagi 8 Mei 2024.
Ia juga mengingatkan mengenai pelunya telaah mengenai pertimbangan efisiensi dan efektivitas Lembaga dalam soal penambahan atau pengurangan kementerian. Jangan sampai penambahan kementerian akan membuat persoalan efisiensi atau terjadi tumpang tindih dengan institusi yang sudah ada.
Baca Juga: 'Presidential Club' Ternyata Gagasan Lama Prabowo
