Network
PORTAL JOGJA – Guna mendukung pemulihan ekonomi nasional, pemerintah Indonesia, asosiasi, dan pelaku usaha keuangan digital (fintech) terus konsisten mendorong edukasi fintech.
Terkait hal tersebut, Bank Indonesia (BI), Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Asosiasi Fintech Indonesia (AFTECH), dan Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI), berkolaborasi menghadirkan program edukasi tahunan Bulan Fintech Nasional (BFN) 2022 yang sukses mengedukasi lebih dari 1,5 juta masyarakat.
Diawali dengan gelaran 4th Indonesia Fintech Summit (IFS) - forum pertemuan para pimpinan lembaga keuangan, asosiasi, dan pelaku fintech lokal dan mancanegara, BFN 2022 yang berlangsung selama sebulan penuh mempertemukan para penggiat fintech dari berbagai negara di luar Indonesia melalui serangkaian webinar.
4th IFS dan BFN 2022 menjadi kelanjutan dari rangkaian program edukasi dan diskusi tahunan, di mana tahun ini fokus pada upaya pemulihan ekonomi nasional dengan mengusung tema 'Moving Forward Together: The Role of Digital Finance & Fintech in Promoting Resilient Economic Growth and Financial Stability'.
Dalam sambutannya, Menteri Komunikasi dan Informatika RI, Johnny G. Plate mengungkapkan, penurunan aliran pendanaan start-up digital di wilayah Asia mencapai 60% year-on-year dan 33% quarter-to-quarter pada triwulan ke-III tahun 2022.
"Meski demikian, nilai transaksi sektor fintech Indonesia, dengan Compounded Annual Growth Rate (CAGR) sebesar 39%, tertinggi kedua di antara negara-negara G20. Performa unggul ini menunjukkan bahwa Indonesia mampu menyikapi masa pandemi Covid-19 secara progresif sebagai momentum akselerasi digitalisasi sektor jasa keuangan di Indonesia,” katanya.
“Fintech is here to stay with a bright future, terlepas dari tech winter. Dengan CAGR sebesar 15% tahun 2022 hingga 2027 prognosisnya, nilai transaksi sektor fintech global diperkirakan mencapai USD28 triliun pada 2027. Kondisi optimistik ini turut dialami atau diproyeksikan oleh sektor fintech Indonesia. Nilai transaksi kotor/gross transaction value sektor digital payment berada di kisaran USD266 miliar dan diproyeksikan akan mencapai sekitar USD431 miliar pada 2025 dengan CAGR 17%,” lanjut Johnny.
“Dalam merealisasikan potensi tersebut, pelaku sektor fintech perlu terus berinovasi seiring dengan perkembangan teknologi digital. Adopsi teknologi pun membutuhkan kolaborasi multipihak, dari sektor industri, pemerintah, serta pemangku kepentingan terkait demi memastikan terwujudkan ekonomi digital nasional yang aman, diadopsi oleh SDM yang cakap, dan memberikan dampak sosial ekonomi yang tepat sasaran, eksponensial, serta berkelanjutan, menuju Indonesia terkoneksi, makin digital makin maju,” kata Johnny.
Sementara itu Gubernur Bank Indonesia (BI), Perry Warjiyo menyampaikan apresiasi kepada regulator, asosiasi terkait, dan industri terhadap implementasi berbagai inisiatif Blueprint Sistem Pembayaran Indonesia (BSPI) 2025 yang begitu cepat mendigitalkan ekonomi Indonesia.
“Hal yang terpenting dalam digitalisasi adalah aktivitas, risiko, dan regulasi serta supervisi. Let’s digitalize Indonesia for better future,” pungkas Gubernur Perry.
Lebih lanjut, Gubernur Perry menegaskan 5 (lima) langkah penting untuk mendigitalisasi Indonesia, dimana salah satunya adalah satu bahasa layanan pembayaran dan jasa keuangan melalui QRIS yang telah mencapai 30 juta pengguna.
Kemudian satu bangsa melalui pengaturan konsolidasi industri jasa pembayaran yang berbasis klaster sehingga terbangun kolaborasi dalam ekosistem pembayaran bank dan non-bank untuk berkompetisi secara global, serta Digital rupiah yang akan mencakup penerbitan, pemusnahan dan transfer antar bank.
Saat ini BI tengah menjajaki teknologi yang digunakan untuk Rupiah Digital. Ke depan Rupiah Digital dapat diimplementasikan pada Operasi Moneter (OM) dan Pasar Uang. Tidak menutup kemungkinan pelaku sistem pembayaran kritikal akan menjadi wholesaler untuk Rupiah Digital ini.
Wakil Ketua Dewan Komisioner OJK, Mirza Adityaswara mengatakan, pesatnya transformasi digital di sektor jasa keuangan tersebut tentunya harus tetap mendukung stabilitas sistem keuangan.
"Untuk itu, OJK akan terus melakukan penyempurnaan kebijakan yang akomodatif dalam memitigasi risiko terkait digital. Selain itu, inovasi digital harus tetap memperhatikan prinsip kehati-hatian dan memiliki kerangka manajemen risiko yang andal,” katanya.
Sekretaris Jenderal Asosiasi Fintech Indonesia (AFTECH), Budi Gandasoebrata mengatakan, program Bulan Fintech Nasional berupaya mengarusutamakan berbagai isu di sektor fintech agar masyarakat semakin familiar dengan ragam fintech, manfaat, serta risikonya.
"kami melihat BFN menjadi katalisator dalam upaya pemulihan ekonomi nasional. Selain edukasi, program ini menawarkan 232 lowongan pekerjaan dari perusahaan fintech Indonesia. Kami percaya, peluang fintech kedepannya semakin tidak terbatas pemanfaatannya telah diaplikasikan di hampir setiap aktivitas konsumsi masyarakat," katanya.
Baca Juga: Jadwal Acara RCTI Rabu 7 Desember 2022: Sinetron Preman Pensiun dan Jangan Bercerai Bunda
Pada kesempatan yang sama, Sekretaris Jenderal Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama (AFPI), Sunu Widyatmoko menyampaikan keterlibatan AFPI dalam BFN ini menjadi wujud nyata komitmen asosiasi dalam menghadirkan edukasi dan sosialisasi yang relevan melalui kolaborasi dan sinergi dengan pemerintah dan asosiasi fintech, seperti AFTECH.
Rangkaian BFN tahun ini mendapatkan perhatian yang luar biasa dari masyarakat, di mana terdapat peningkatan partisipan sebesar 36% dibandingkan partisipan tahun lalu, menjadi 23.121 pendaftar melalui virtual platform www.fintechsummit.co.id.
Peningkatan tersebut menjadikan seluruh peserta yang mencakup partisipasi dalam melihat, menyaksikan, dan mengikuti seluruh rangkaian BFN menjadi 1.5 juta peserta.
