Network
PORTAL JOGJA - Tiga kabupaten di Provinsi DI Yogyakarta menggelar pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak pada 9 Desember 2020 mendatang. Tiga kabupaten yang menggelar yakni Kabupaten Sleman, Bantul dan Gunungkidul.
Jogja Corruption Watch (JCW), sebagai lembaga independen pengawas korupsi di Kota Pelajar pun mengajak masyarakat untuk mengawasi bentuk-bentuk penyalahgunaan bantuan yang ada di lapangan.
"Dalam prakteknya, dana hibah dan bansos (bantuan sosial) yang disalurkan kepada masyarakat dari pemerintah rawan disalahgunakan untuk kepentingan politik calon tertentu, terutama bansos yang diberikan jelang pencoblosan pemilihan kepala daerah (Pilkada)," kata aktivis JCW Baharudin Kamba pada Portal Jogja, Senin, 30 November 2020.
Baca Juga: Presiden Amerika Terpilih Joe Biden Alami Patah Kaki, Donald Trump Ucapkan ‘Semoga Cepat Sembuh’
Menurut Kamba, meskipun bansos merupakan kewajiban pemerintah dan hak masyarakat untuk menerimanya, namun karena Pilkada, maka penyaluran bansos untuk masyarakat rawan disalahgunakan untuk kepentingan politik tertentu.
Dia pun memberi contoh dengan yang dilakukan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sleman dimana saat ini bakal menggelontorkan bansos kepada masyarakat yang membutuhkan. Beberapa anggota wakil rakyat di kabupaten tersebut juga sudah ada yang mengkritisinya.
"Apa yang dilontarkan anggota DPRD Sleman terkait kritikan penyaluran bansos jelang pencoblosan memang tidak bisa juga disalahkan," kata dia.
Baca Juga: Kasus Covid-19 Jawa Tengah Melonjak, Netizen Soroti Unggahan Ganjar Pranowo
Bahkan, ungkap Kamba, pihak JCW pun juga meminta kepada pemkab yang akan menyalurkan bansos menjelang pencoblosan untuk menunda penyaluran tersebut.
"Mungkin yang sudah jelas ada di Sleman maka kami mengusulkan kepada Pemda Sleman untuk menunda penyaluran Bansos. Lebih baik penyaluran bansos dilakukan setelah pencoblosan," ungkap Kamba.
