Network
PORTAL JOGJA - Aksi unjuk rasa di Depan Kantor DPR/MPR RI yang mengusung Penolakan kecurangan Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 pada Selasa malam 19 Maret 2024 akhirnya usai. Jalan Gatot Subroto yang dari sore kemarin ditutup, sekitar pukul 21.10 WIB sudah dibuka kembali. Terpantau sebelumnya, aparat dan massa sempat terlibat aksi saling dorong.
Aksi saling dorong yang terjadi sekitar pukul 20.47 WIB itu berawal saat aparat meminta pendemo untuk mundur dan meninggalkan lokasi karena Jalan Gatot Subroto akan segera dibuka untuk masyarakat umum.
"Kita menyampaikan aspirasi, bukan memaksakan aspirasi. Kita sudah kasih waktu dan sekarang sudah selesai, jalanan ini sudah mau dipakai oleh masyarakat lain," ucap Kapolres Metro Jakarta Pusat Kombes Polisi Susatyo Purnomo Condro dari atas mobil komando polisi pada Selasa kemarin, sebagaimana dikutip dari ANTARA.
Baca Juga: Usulan Hak Angket Terkait Dugaan Kecurangan Pemilu Disebut Mahfud MD sebagai Sangat Boleh
Sayangnya massa tetap bertahan, dengan alasan ada dua atau tiga orang massa aksi yang ditahan polisi yang saat itu masih ditahan polisi.
"Tahan, kawan-kawan tahan, satu komando. Kita sekarang sedang berjuang bagaimana kawan-kawan kita yang ditarik (polisi) bisa kembali," teriak salah satu orator dari atas mobil komando di tengah terjadinya aksi saling dorong antara aparat dan massa.
Namun akhirnya aksi dapat dibubarkan. Dalam mengamankan demonstrasi yang diikuti ribuan orang itu, pihak kepolisian melibatkan 2.970 personel gabungan dari Polda Metro Jaya, Polres Metro Jakarta Pusat, TNI dan instansi lainnya. Diterjunkan pula 385 personel guna pengamanan di depan gedung Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI.
Baca Juga: Update Aksi Demo Mahasiswa di Jakarta Hari Ini, Berikut Isi Tuntutan Aksi pada DPR dan Pemerintah
Dalam melaksanakan tugas pengamanan ini, Kombes Susatyo juga berpesan kepada seluruh personel yang terlibat pengamanan untuk selalu bertindak persuasif, tidak terprovokasi, mengedepankan negosiasi, pelayanan serta humanis.
Sebelumnya, menanggapi demo menolak hasil pemilu yang sudah diprediksi bakal terjadi seiring akan diumumkan rekapitulasi suara pemilu nasional, pengamat komunikasi politik Antonius Benny Susetyo memberikan penilaian. Menurutnya, pemerintah harus memastikan jalannya demonstrasi massa yang menolak hasil Pemilihan Umum 2024 berjalan dengan kondusif.
Ia menyatakan bahwa aksi massa itu adalah hak untuk berdemokrasi dari masyarakat yang harus dilindungi. Hak itu harus disalurkan agar masyarakat dapat mengutarakan aspirasi dan kritiknya kepada pemerintah.
Baca Juga: Jalan Panjang Wujudkan Hak Angket Terkait Kecurangan Pemilu 2024
"Jangan sampai benturan terjadi karena komunikasi tersumbat,” ucap Benny melalui siaran persnya pada Senin 18 Maret 2024.
Benny juga mendorong pemerintah membentuk ruang dialog dengan KPU sebagai penyelenggara bisa menjelaskan seluruh unsur yang dianggap janggal selama proses pemilu. Bila ini terlaksana, ia optimis bila meyakini hak demokrasi masyarakat akan tetap terjaga tanpa adanya aksi kekerasan dan pertumpahan darah.***
