PP Aisyiah Soroti Pemilu 2024 Belum Wujudkan Pemilu yang Inklusif Hingga Praktik Politik Uang

PORTAL JOGJA – Pimpinan Pusat ‘Aisyiyah melalui program inklusi telah melakukan pemantauan Pemilu 2024. Hasilnya, sejumlah tahapan pemilu belum sepenuhnya memenuhi harapan sebagai pemilu yang inklusif dan bebas dari politik uang.

Sekretaris Umum Pimpinan Pusat ‘Aisyiyah Tri Hastuti Nur Rochimah dalam rilisnya hari Kamis 22 Februari 2024 mengatakan, terkait inklusifitas pemilu, khususnya bagi kelompok rentan, seperti lansia, ibu hamil, dan penyandang disabilitas, masih terdapat kesenjangan antara kebijakan dengan pelaksanaan di lapangan.

Pemantauan pemilu yang dilakukan ‘Aisyiah melibatkan 210 pemantau di 210 TPS, di 104 desa, 38 kecamatan, 10 kabupaten dari  5 provinsi yaitu Kolaka dan Muna Barat di Sulawesi Tenggara, Banjar dan Hulu Sungai Utara di Kalimantan Selatan, Banyuasin dan Lahat di Sumatera Selatan, Probolinggo dan Bojonegoro di Jawa Timur, serta Garut, dan Tasikmalaya di Jawa Barat.

Baca Juga: Sikapi Fenomena Cuaca Ekstrem di Rancaekek, BMKG Ingatkan Gunakan Istilah Puting Beliung, Bukan Tornado

Dari 210 TPS tersebut baru 131 TPS (62%) yang menyediakan kursi prioritas bagi kelompok rentan yaitu ibu hamil dan lansia. “Namun tidak semua lansia menggunakan hak pilihnya. Di 75 TPS, pemilih lansia yang kesulitan mobilitas memilih tidak memberikan suara,” demikian diungkapkan Tri dalam rilisnya.

Sementara terkait dengan penyandang disabilitas, menurut Tri terdapat ketimpangan data jumlah pemilih difabel yang terdaftar dalam DPT dengan pemilih difabel riil. Dari dari 589 pemilih disabilitas, hanya 90 persen yang terdaftar.

Meskipun demikian, Tri Hastuti juga mengapresiasi upaya KPU dan Bawaslu yang sudah mulai melakukan sosialisasi pemilu kepada kelompok rentan. Selain itu, sebagian besar KPPS di lokasi pemantauan sudah mulai menerapkan prinsip inklusivitas dalam penyelenggaraan Pemilu di TPS.  

Baca Juga: Menpan RB dan Mensetneg Detailkan Skenario Pemindahan ASN ke IKN

‘Aisyiyah juga menyoroti masih adanya praktik politik uang pada Pemilu 2024, yang dilakukan oleh calek maupun partai dalam bentuk uang, barang maupun keduanya. Dalam pandangan Muhammadiyah-’Aisyiyah, praktik politik uang merupakan tindakan yang mencederai demokrasi di Indonesia.***