Network
PORTAL JOGJA - Ketua Umum PP Muhammadiyah Haedar Nashir buka suara terkait usulan mekanisme kontrol rumah ibadah sebagai upaya mencegah radikalisme yang disampaikan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) RI Komjen Pol. Rycko Amelza Dahniel.
Menurut Haedar pengawasan rumah ibadah yang dilakukan oleh masyarakat ketika difasilitasi oleh pemerintah justru akan menimbulkan masalah baru dan akan membuka potensi konflik antar golongan di dalam masyarakat.
“Pengawasan oleh masyarakat itu justru ketika di endorse oleh negara itu akan menjadi masalah baru, nanti akan membuka potensi konflik antar golongan antar masyarakat, sejatinya masyarakat itu kan sudah punya self mechanism, sosial mechanism saling control satu sama lain itu kan hal yang wajar aja,” kata Haedar saat ditemui usai memberikan kuliah umum di Kampus UII Yogyakarta, Kamis (7/9/23).
Baca Juga: Ketua PP Muhammadiyah Haedar Nashir Ingatkan Pemenang Pemilu Jangan Jumawa
Haedar mengatakan ketika masyarakat diberikan fasilitas oleh Negara untuk mengawasi rumah ibadah, hal tersebut justru akan berpotensi menimbulkan konflik horizontal.
“Tapi ketika itu di endorse oleh negara untuk mengawasi masjid, mengawasi gereja, dan seterusnya itu justru akan berpotensi menimbulkan konflik horizontal,” lanjutnya.
Haedar berpesan kepada pemerintah dalam hal ini BNPT untuk lebih arif terkait masalah ini apalagi saat ini menjelang tahun politik dimana masyarakat memerlukan suasana yang kondusif.
“Jadi disinilah pentingnya kearifan, kecerdasan dan tanggung jawab yang lebih luas baik dari BNPT maupun instansi pemerintah, lebih-lebih mau pemilu 2024 yang memerlukan suasana yang kondusif,” tambah Haedar.
Baca Juga: Lesti Kejora Sambut Sesi Perdana Shopee Live, Tak Kuasa Bendung Air Mata Bahagia
Sebelumnya Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) RI Komjen Pol. Rycko Amelza Dahniel menjelaskan pandangan terkait usulan mekanisme kontrol rumah ibadah sebagai upaya mencegah radikalisme.
