Network
PORTAL JOGJA – Presiden Republik Indonesia Joko Widodo menegaskan, pemkembangan situasi di Myanmar merupakan sesuatu yang tidak dapat diterima dan tidak bisa dibiarkan terus berlangsung.
Hal itu diungkapkan Presiden Jokowi dalam forum ASEAN Leader’s Meeting (ALM) yang berlangsung di Gedung Sekretariat ASEAN Jakarta pada hari ini Sabtu 24 April 2021.
“Kekerasan harus dihentikan, demokrasi, stabilitas, dan perdamaian di Myanmar harus segera dikembalikan," tegas Presiden Joko Widodo dalam konferensi pers hari ini. “Kepentingan rakyat Myanmar harus selalu menjadi prioritas,” sambung Jokowi.
Baca Juga: KRI Nanggala-402 Akhirnya Dinyatakan Tenggelam, Temuan Serpihan Komponen Kapal Jadi Bukti Otentik
Dalam pertemuan tersebut, Presiden Jokowi juga meminta kepada pimpinan militer Myanmar untuk memberikan beberapa komitmen. Pertama, komitmen penghentian penggunaan kekerasan dari militer Myanmar. “Di saat yang sama semua pihak harus menahan diri sehingga ketegangan dapat diredakan,” kata presiden.
Kedua, proses dialog yang inklusif harus dimulai, tahanan politik harus segera dilepaskan. “Perlu pembentukan Special Envoy ASEAN, yaitu Sekjen dan Ketua ASEAN untuk mendorong dialog dengan semua pihak di Myanmar,” kata presiden.
"Permintaan komitmen ketiga adalah pembukaan akses bantuan kemanusiaan dari ASEAN yang dikoordinasi Sekjen ASEAN bersama AHA Center," ungkap Presiden.
Presiden Jokowi yang tampak didampingi oleh Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, dan Sekretaris Kabinet Pramono Anung juga menegaskan bahwa Indonesia berkomitmen untuk mengawal ketiga komitmen tersebut.
“Pemerintah Indonesia berkomitmen untuk mengawal terus ketiga permintaan komitmen tersebut agar krisis di Myanmar dapat diatasi,” tegas presiden.***
