Network
PORTAL JOGJA - Sejumlah kader Partai Demokrat yang dipecat DPP menggelar Kongres Luar Biasa (KLB) di Deli Serdang Sumatera Utara (Sumut).
KLB yang dipimpin Jhoni Allen menetapkan Kepala Kantor Staf Presiden (KSP) Moeldoko sebagai ketua umum Partai Demokrat periode 2021-2025.
Moeldoko mengalahkan Marzuki Alie, setelah nama keduanya diajukan peserta KLB dalam sidang yang dilakukan.
Baca Juga: Primbon Jawa, Watak Bayi Berdasarkan Hari Kelahirann dari Kitab Primbon Betaljemur Adamakna
Dengan digelarnya acara KLB di Hotel The Hill Sibolangit, Deli Serdang, Sumatera Utara tersebut dapat dipastikan Partai Demokrat telah terbelah antara pendukung Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) dengan Moeldoko.
Akibat konflik ini, Direktur Eksekutif Charta Politika Indonesia, Yunarto Wijaya turut merespon soal Moeldoko yang ditunjuk menjadi Ketum Partai Demokrat.
Ia beranggapan bahwa alangkah baiknya Moeldoko mundur dari jabatannya yakni Kepala Staf Presiden (KSP), sebab tak elok merangkap dua jabatan sekaligus.
Baca Juga: Gawat! Chef Farah Quinn Bakal Punya Pesaing Berat, Penuh Bakat dan Percaya Diri
"Yang jauh lebih penting dari urusan internal partai demokrat, alangkah baiknya Kepala Kantor Staf Presiden (KSP) tidak boleh merangkap ketua umum partai," tulisnya melalui akun resmi Twitternya, Sabtu, 6 Maret 2021.
Yunarto juga menambahkan, seorang Menteri saja semestinya tidak boleh merangkap ketua umum partai untuk menghindari konflik kepentingan.
"Apalagi Kepala KSP yang jelas-jelas mewakili wajah kepala pemerintahan atau negara," kata Yunarto.
Tak hanya Yunarto, Ketua DPP Partai Nasdem Irma Suryani Chaniago juga meminta Moeldoko untuk mengundurkan diri dari jabatannya sebagai Kepala Staf Presiden (KSP)
"Setelah ditetapkan (Sebagai Ketum Partai Demokrat), sebaiknya Bapak Moeldoko mengundurkan diri saja dari KSP, agar Presiden tidak terseret seret dengan masalah-masalah pribadi para pembantunya," ujar Irma kepada wartawan, Sabtu, 6 Maret 2021.
Menurutnya, sikap politik Moeldoko adalah urusan dan tanggung jawab pribadi. Sehingga tidak ada sangkut pautnya dengan Presiden Jokowi.
Baca Juga: Balapan MotoGP 2021 Akan Dimulai, Sirkuit Mandalika Indonesia Masuk dalam Jadwal
"Presiden tidak mencampuri urusan yang sifatnya pribadi dari para pembantunya, termasuk Pak Moeldoko," tegasnya.
Konflik di dalam Partai Demokrat merupakan masalah dan urusan internal partai yang tidak ada hubungannya dengan Presiden Jokowi dan Lembaga Kepresidenan.
"Saya yakin Presiden tetap menjunjung tinggi dan menghormati prinsip demokrasi, termasuk dalam relasinya dengan partai politik, dengan tidak mencampuri masalah internal partai," ujarnya.
Baca Juga: Informasi Stok Darah PMI DIY Hari Ini Minggu 7 Maret 2021
Di akhir pernyataannya, Irma berharap kedepannya Partai Demokrat bisa segera menyelesaikan masalah intenalnya.
"Semoga Partai Demokrat dapat melalui semua dinamika politik ini dengan baik, karena sejatinya klausul tentang KLB juga diatur dalam AD/ART setiap partai politik," tutup Irma.***
