Moeldoko Terpilih Jadi Ketum Partai Demokrat Versi KLB, Ini Respons Pakar Yunarto Wijaya dan Ketua DPP Nasdem

Yunarto juga menambahkan, seorang Menteri saja semestinya tidak boleh merangkap ketua umum partai untuk menghindari konflik kepentingan.

"Apalagi Kepala KSP yang jelas-jelas mewakili wajah kepala pemerintahan atau negara," kata Yunarto.

Baca Juga: BMKG DIY Rilis Peringatan Dini Cuaca di DIY, Waspadai Hujan Intensitas Sedang Hingga Lebat Disertai Angin

Tak hanya Yunarto, Ketua DPP Partai Nasdem Irma Suryani Chaniago juga meminta Moeldoko untuk mengundurkan diri dari jabatannya sebagai Kepala Staf Presiden (KSP)

"Setelah ditetapkan (Sebagai Ketum Partai Demokrat), sebaiknya Bapak Moeldoko mengundurkan diri saja dari KSP, agar Presiden tidak terseret seret dengan masalah-masalah pribadi para pembantunya," ujar Irma kepada wartawan, Sabtu, 6 Maret 2021.

Menurutnya, sikap politik Moeldoko adalah urusan dan tanggung jawab pribadi. Sehingga tidak ada sangkut pautnya dengan Presiden Jokowi.

Baca Juga: Balapan MotoGP 2021 Akan Dimulai, Sirkuit Mandalika Indonesia Masuk dalam Jadwal

"Presiden tidak mencampuri urusan yang sifatnya pribadi dari para pembantunya, termasuk Pak Moeldoko," tegasnya.

Konflik di dalam Partai Demokrat merupakan masalah dan urusan internal partai yang tidak ada hubungannya dengan Presiden Jokowi dan Lembaga Kepresidenan.

"Saya yakin Presiden tetap menjunjung tinggi dan menghormati prinsip demokrasi, termasuk dalam relasinya dengan partai politik, dengan tidak mencampuri masalah internal partai," ujarnya.