PORTAL JOGJA - DPD Partai Demokrat Jawa Barat menyatakan mendukung kepemimpinan Ketua Umum Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) hasil kongres kelima di Jakarta 2020.
DPD PD Jawa Barat yang mengancam akan melapor ke polisi apabila ada pihak yang mengaku-ngaku kader Demokrat dari Jawa Barat mendukung dan mengikuti KLB di Deli Serdang.
Ketua DPD Partai Demokrat Jawa Barat Irfan Suryanagara mengatakan pihaknya kini tengah mencari pihak-pihak yang mengaku sebagai kader partai dan ikut KLB di Deli Serdang Sumut.
Baca Juga: Gawat! Chef Farah Quinn Bakal Punya Pesaing Berat, Penuh Bakat dan Percaya Diri
Baca Juga: Primbon Jawa, Watak Bayi Berdasarkan Hari Kelahirann dari Kitab Primbon Betaljemur Adamakna
Ia mengklaim kader Demokrat dari Jawa Barat tidak ada yang ikut serta dalam KLB tersebut. Sebab DPD Jawa Barat menyatakan mendukung kepemimpinan AHY.
"Kalau mereka ada yang mengaku mewakili akan kami sampaikan ke polisi (dilaporkan). Jangan sampai mencoba-coba," kata Irfan di Bandung, Jawa Barat dikutip dari ANTARA, Minggu 7 Maret 2021.
Sejauh ini, menurutnya seluruh kader Demokrat dari Jawa Barat telah sepakat untuk setia dengan Ketua Umum Agus Harimurti Yudhoyono.
Maka dari itu, ia memastikan apabila ada kader mengaku dari Jawa Barat yang ikut kegiatan KLB di Sumatera Utara itu, adalah kader palsu.
Selain itu, menurutnya KLB yang diselenggarakan dengan menetapkan Moeldoko sebagai ketua umum itu tidak sah. Karena menurutnya peserta yang datang ke KLB bukan perwakilan resmi dari daerah.
Adapun dalam ketentuan partai itu, menurutnya KLB musti dihadiri oleh minimal dua per tiga perwakilan dari pimpinan daerah dan cabang. Sedangkan, dia mengklaim tidak ada satu pun perwakilan pimpinan daerah partai tersebut yang ikut dalam KLB.
Baca Juga: Balapan MotoGP 2021 Akan Dimulai, Sirkuit Mandalika Indonesia Masuk dalam Jadwal
"Unsur KLB tidak terpenuhi. Kalau unsur itu tidak terpenuhi maka tidak sah," tegas dia.
Hal senada juga diungkapkan oleh Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Demokrat Kota Surabaya menyatakan tidak sah dan tetap setia pada Ketua Umum Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) dan menolak hasil KLBdi Deli Serdang, Sumut pada 5 Maret 2021.
"DPC Demokrat Surabaya tetap setiap kepada Ketua Umum Agus Harimurti Yudhoyono sesuai AD/ART partai dan hasil kongres V Tahun 2020," kata Sekretaris DPC Partai Demokrat Surabaya Junaedi, di Surabaya, Jawa Timur, Minggu 7 Maret 2021.
Baca Juga: Catatan Sejarah: 14 Tahun Lalu, Pesawat Garuda GA-200 Terbakar di Yogyakarta, 23 Penumpang Tewas
Ia menyebutkan, ketidakabsahan KLB dengan menetapkan Kepala Kantor Staf Presiden (KSP) Moeldoko sebagai Ketua Umum Partai Demokrat tidak berlandaskan AD/ART yang menyebutkan proses KLB harus memenuhi syarat dua per tiga dari pemilik suara sah.
"KLB yang semestinya harus ada persetujuan dari Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono, namun hal itu tidak dilakukan," tegas dia.
Karena tidak sesuai dengan aturan internal organisasi, maka Junaedi menyebut bahwa hasil KLB itu tidak sah dan bukan keputusan resmi Partai Demokrat.
Baca Juga: Pencipta Antivirus John McAfee Terlibat Kasus Penipuan Cryptocurrency
Atas dasar itu, Junaedi mengatakan bahwa DPC Demokrat Surabaya sepakat tetap setia dan tegak lurus dengan keputusan AHY sebagai Ketua Umum Partai Demokrat.
"Terkait KLB yang ada di Sumut, saya berpandangan itu inkonstitusional. Jadi kami tetap mendukung kepemimpinan AHY sebagai Ketua Umum Demokrat yang sah," katanya lagi.
Pelaksana Tugas Ketua DPD Partai Demokrat Jatim Emil Elestianto Dardak sebelumnya juga mempertanyakan keabsahan dilaksanakannya KLB di Deli Serdang itu. Hal itu, dikarenakan di KLB tidak ada pemegang suara sah. Bahkan Pemegang suara sahnya tidak ada yang mendukung, termasuk dari Jawa Timur.
Baca Juga: Ledok Sambi, Alternatif Wisata di Sleman Yang Tawarkan Kesegaran dan Paronama Menawan
Emil dengan tegas menolak dan tidak mengakui hasil KLB yang menetapkan Moeldoko sebagai ketua umum, serta menyatakan bahwa kegiatan tersebut digelar secara ilegal serta tidak memenuhi syarat.
Selain itu, ia juga memastikan soliditas pengurus dan kader Partai Demokrat seluruh Jatim sangat kuat, sehingga dapat dipastikan pemilik suara sah di Jatim tidak ada yang tergiur dengan ajakan KLB ilegal.
"Apalagi langkah tersebut masuk pada Gerakan Pengambilalihan Kepemimpinan Partai Demokrat (GPK-PD) secara inkonstitusional," kata politikus yang juga Wakil Gubernur Jatim tersebut.***