Network
PORTAL JOGJA - Krisis politik di Ukraina semakin memanas di dalam negeri. Ada wilayah yang memisahkan diri menjadi negara merdeka.
Ukraina yang merupakan negara pecahan Uni Soviet itu akan bergabung masuk menjadi anggota blok NATO.
Namun keinginan Ukraina itu ditentang oleh Rusia hingga mengerahkan pasukan mengepung perbatasan.
Rusia beralasan hal itu bukan invasi militer tapi adalah latihan militer bersama.
Sementara itu di dalam negeri ada sekelompok yang akan memisahkan diri. Kelompok ini menamakan Republik Luhansk yang berada di Ukraina bagian timur.
Baca Juga: Krisis Ukraina-Rusia, Barat Ancam Akses Perusahaan Rusia ke Dolar AS akan Disetop
Media memberitakan bahwa invasi Rusia ke Ukraina telah dimulai oleh karena itu Inggris akan menjatuhkan sanksi terhadap Rusia, kata menteri senior Inggris pada Selasa, 22 Februari 2022 saat Perdana Menteri Boris Johnson memipin rapat tanggap darurat pemerintah terhadap krisis Ukraina.
Presiden Rusia Vladimir Putin memerintahkan pengerahan pasukan ke dua wilayah yang memisahkan diri di Ukraina timur setelah mengakui keduanya merdeka pada Senin, 21 Februri 2022.
Pengakuan itu mempercepat krisis politik dinegara pecahan Uni Soviet yang dikhawatirkan Barat bakal memicu perang besar.
Baca Juga: Ayu Aulia Diduga Lakukan Percobaan Bunuh Diri, Polisi Temukan Bercak Darah
Tank dan perangkat keras militer lainnya bergerak melintasi Kota Donetsk yang dikuasai oleh separatis setelah Putin secara resmi mengakui wilayah yang memisahkan diri tersebut dan memerintahkan pengerahan pasukan Rusia untuk "menjaga perdamaian. Demikian diberitakan Reuters, Rabu 23 Februari 2022.
"Orang Rusia, Presiden Putin, telah memutuskan untuk menyerang kedaulatan Ukraina dan integritas teritorial mereka."
"Kami akan menjatuhkan sanksi seperti yang selalu kami ucapkan," katanya.
Inggris mengancam akan menutup akses perusahaan Rusia ke dolar AS dan pounds Inggris, menghalangi mereka untuk menambah modal di London dan untuk menelanjangi apa yang disebut Johnson sebagai "boneka Rusia" atas properti dan kepemilikan perusahaan.
Inggris belum menjabarkan siapa yang akan dikenai sanksi, namun mereka telah berjanji bahwa tidak ada tempat bagi oligarki Rusia untuk bersembunyi. Menurut PM, sanksi-sanksi itu bisa melibatkan bank-bank Rusia.
Baca Juga: Ikatan Cinta 23 Februari 2022: Balon Biru Reyna Lepas Jadi Petunjuk Anak Aldebaran dan Andin Ketemu
Sementara itu Menteri Luar Negeri Rusia Sergei Lavrov pada Selasa mempertanyakan apakah Ukraina memiliki hak kedaulatan sebab menurutnya pemerintah di Kiev tidak mewakili bagian-bagian konstituen negara tersebut.
"Jika berbicara tentang prinsip kedaulatan dan integritas wilayah, salah satu dokumen pentingnya ... adalah Deklarasi Prinsip Hukum Internasional mengenai Hubungan Persahabatan di kalangan Rakyat," katanya.
Lavrov menuding Ukraina keluar dari jalur tersebut sejak 2014, ketika presiden yang didukung Rusia digulingkan di Kiev dan digantikan oleh seorang pemimpin pro-Negara Barat.
Hal itu memicu Rusia untuk mencaplok semenanjung Krimea di Ukraina dan mendukung kelompok separatis di sejumlah wilayah timur.
"Saya rasa tidak ada siapa pun yang dapat mengklaim bahwa rezim Ukraina, semenjak kudeta 2014, mewakili seluruh orang yang tinggal di wilayah Ukraina," kata Lavrov.***
