Network
PORTAL JOGJA - Pilihan Pemerintah Turki untuk mendukung Government of National Accord (GNA) Libya, ditentang oleh Perancis.
Setelah salat Jumat di Masjid Hazreti Ali di Istanbul, Turki, Jumat 5 februari 2021, Presiden Turki Recep Tayyip Erdoğan menyatakan ketidaksetujuannya atas respon Presiden Perancis Emmanuel Macron yang meminta Turki untuk menarik pasukan dari Libya.
"Ada tentara bayaran yang datang dari Chad, atau Mali, tempat Prancis (dulu) menginvasi. Macron perlu melihat ini dulu," kata Erdogan.
Pada Januari 2020, Turki mulai mengerahkan tentara ke Libya setelah Parlemen Turki menyetujui mosi untuk menanggapi seruan Libya untuk pasukan Turki.
Baca Juga: EMAS Antam dan UBS Turun Lagi di Akhir Pekan! Hari ini Sabtu 6 Februari 2021 di Pegadaian
Bantuan Turki mengubah gelombang tersebut menjadi menguntungkan GNA, dan pihak-pihak lawan menandatangani gencatan senjata pada 23 Oktober 2020.
Pemerintah GNA Libya yang diakui secara internasional membuat permintaan resmi untuk dukungan "udara, darat dan laut" dari militer Turki untuk membantu menangkis serangan oleh pasukan yang setia kepada pemberontak Jenderal Khalifa Haftar, yang berusaha untuk mengambil kendali atas ibu kota Libya, Tripoli.
Pada 22 Desember 2020 parlemen Turki menyetujui resolusi yang diperpanjang selama 18 bulan (per 2 Januari 2021) untuk misi militer Turki di Libya.
Turki mendukung GNA, di bawah pemerintahan Fayez al-Sarraj yang juga didukung oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa(PBB). Sedangkan milisi dan tentara bayaran pemberontak jenderal Hafter didukung oleh Perancis, Rusia, Yordania, Uni Emirat Arab dan negara-negara Arab utama lainnya.
