Network
PORTAL JOGJA - Terkait munculnya kembali kasus antraks serta menghentikan brandu, maka Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Gunungkidul menggulirkan Rancangan Peraturan Daerah (Perda) tentang Penyelenggaraan Peternakan dan Kesehatan Hewan. Raperda tersebut juga mengatur bagaimana cara memilih daging sehat.
Diketahui brandu atau disebut pula sebagai purak, merupakan kebiasaan masyarakat menyembelih ternak sakit atau mati. Sekretaris Daerah (Sekda) Gunungkidul Sri Suhartanta di Gunungkidul menyebut munculnya kembali kasus antraks yang menular ke manusia, karena adanya brandu di kalangan warga.
"Pemkab Gunungkidul berupaya agar tidak ada lagi brandu. Dari sisi regulasi pemkab menyusun dan menerbitkan peraturan daerah yang saat ini sedang disusun," ujar Sri Suhartanta pada Sabtu 16 Maret 2024 sebagaimana dikutip dari ANTARA.
Baca Juga: Pasca Tiga Ternak Positif Antraks, Masyarakat Gunungkidul Diharap Tak Panik
Dibantu Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo), Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan (DPKH) Gunungkidul akan terus mengedukasi masyarakat terkait brandu dan pemilihan daging sehat. Sekda juga meminta warga berperan aktif tidak melakukan brandu hewan ternak yang sudah sakit atau yang sudah mati.
"Hewan yang sudah terpapar antraks akan semakin berbahaya jika disembelih, karena sporanya akan menyebar," kata Sekda Gunungkidul tersebut.
Mendukung hal tersebut, Kepala DPKH Gunungkidul Wibawanti Wulandari menyatakan bahwa Perda tentang Penyelenggaraan Peternakan dan Kesehatan juga berisi mesanksi apabila seseorang mengonsumsi, mengedarkan, menjualbelikan bangkai atau hewan yang mati, terutama akibat penyakit.
"Kami tuliskan sanksi berdasarkan peraturan perundangan," ucap Wibawanti.
Baca Juga: Cegah Antraks Meluas, Pemda DIY Cegah Ternak Keluar Masuk Gunungkidul
