Network
PORTAL JOGJA - Adanya banyak pelaku korupsi yang diindikasi melakukan korupsi karena pengaruh keluarga, mendapat perhatian dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Ini menjadi salah satu topik bahasan dalam Bimbingan Teknis (Bimtek) Keluarga Berintegritas Pemerintah Kota (Pemkot) Yogyakarta di Yogyakarta, Rabu 18 September 2023.
"Banyak pelaku korupsi ini salah satunya karena pengaruh keluarga, istrinya, kemudian anaknya dan sebagainya, makanya itu kami ingatkan," kata Direktur Pembinaan Peran Serta Masyarakat KPK Kumbul Kusdwijanto Sudjadi usai menjadi pemateri acara tersebut, sebagaimana dikutip Portal Jogja dari ANTARA.
Acara ini diikuti oleh Pj Wali Kota Yogyakarta, sekda, para staf ahli, kepala organisasi perangkat daerah (OPD), hingga para camat. Melihat bahwa keluarga adalah kunci pencegahan tindak korupsi, maka dalam acara ini juga melibatkan istri atau suami peserta.
"Kenapa ada ASN, ada pejabatnya, ada istrinya kita hadirkan supaya saling berkolaborasi, saling bersinergi, dan saling mengingatkan untuk tidak korupsi," ujarnya.
Baca Juga: Pound Fit, Latihan Kardio Bagaikan Drummer Band Beraksi Di Panggung
Kepada para istri, Kumbul memberikan sejumlah saran agar para ASN bisa terhindar dari korupsi . Salah satunya adalah istri harus mengetahui gaji suami dan juga mendorong keterbukaan dalam keluarga. Ini diharapkan bisa untuk menangkal keinginan melakukan korupsi karena banyaknya keinginan bersifat materi yanag ingin dipenuhi. Saran yang lain adalah menayakan asal uang yang diberikan pendamping hidupnya.
"Jika diberikan uang oleh suami, istrinya wajib tanya dari mana asal uang ini, kan ASN sudah jelas penghasilannya dari mana, kalau dia punya usaha, usahanya apa," ucap Kumbul.
Bimbingan teknis keluarga berintegritas yang diinisiasi KPK ini tidak hanya dilaksanakan di Pemkot Jogja, namun tahun ini dilaksanakan di lingkungan pemerintah kota/kabupaten di Indonesia. Ini merupakan kelanjutan dari program serupa pada tahun 2022, yang saat itu difokuskan pada level propinsi.
Lebih lanjut Penjabat Wali Kota Yogyakarta Singgih Raharjo menyebut bahwa hal pengawasan tingkat kota, maka Pemkot Yogyakarta bekerjasama inspektorat setempat telah memiliki sistem peringatan dini disertai pengawasan melekat terhadap setiap ASN untuk mencegah potensi korupsi. Pihaknya juga sudah melibatkan Tim Saber Pungli Pemkot Yogyakarta, kepolisian, kodim, dan peran masyarakat untuk menyiapkan regulasi terstruktur.
