Integrasi Data dan Digitalisasi Jadi Fondasi Wujudkan E-Government

- 5 September 2023, 05:57 WIB
Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono X bersama Kepala BPSDM Kominfo Hary Budiarto
Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono X bersama Kepala BPSDM Kominfo Hary Budiarto /Chandra Adi N / @portaljogja.com/

PORTAL JOGJA – Sebagai pembuat kebijakan, pemerintah wajib memiliki pemahaman mendalam tentang dunia digital dan ekosistemnya. Pun dalam mewujudkan e-government, integrasi data sebagai fondasi kepemimpinan digital menjadi sesuatu yang penting untuk dipahami dan diimplementasikan.

Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono X mengungkapkan hal demikian pada pembukaan Digital Leadership Academy yang bermitra dengan United Nations-Asian and Pacific Training Centre for Information and Communication Technology for Development (UN-APCICT) dan Pemda DIY pada Senin (04/09) di Gedhong Pracimasana, Kompleks Kepatihan, Yogyakarta. Acara ini sekaligus juga launching virtual peletakkan batu pertama gedung baru STMM MMTC Yogyakarta.

DLA menurut Sri Sultan merupakan perwujudan tekad Kementerian Komunikasi dan Informatika RI, berelaborasi dengan berbagai perguruan tinggi terbaik dunia, Global Technology, dan lembaga hukum internasional, sebagai upaya memperteguh eksistensi ekosistem digital Indonesia. DLA adalah ajang edukasi dan membangun motivasi terbaik bagi para peserta. Mengingat, para peserta merupakan pimpinan berbagai sektor strategis, baik publik maupun swasta, yang berperan krusial dalam membentuk masa depan digital Indonesia.

Baca Juga: Operasi Zebra Progo 2023 Polda DIY akan Digelar Selama 14 Hari

“Kepemimpinan digital bukanlah sekadar impian, tetapi sebuah cita-cita dan kewajiban yang harus diemban, dengan tekad dan dilanjutkan dengan tindakan nyata,” kata Sri Sultan.

Fenomena silo mentality di mana egoisme sektoral menghalangi kolaborasi, saat ini sedang terjadi. Hal ini kerap terjadi antara antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, antar Perangkat Daerah (OPD), bahkan antar unit kerja dalam satu OPD yang sama. Birokrasi yang seharusnya menjadi entitas solid, akhirnya terpecah-pecah karena penerapan prinsip kompetisi yang kurang tepat.

Jika diteruskan, fenomena ini akan meningkatkan pemborosan anggaran. Hal ini sudah terbukti dari adanya 24.000 aplikasi pemerintah yang tidak terencana secara integrasi. Kesemuanya mengabaikan model Omnichannel, sebagai sistem yang menggabungkan berbagai saluran komunikasi dan database.

“Bertolak dari fenomena silo mentality itulah, saya ingin memberikan beberapa saran untuk menggali potensi melalui diskusi dan tindakan konkret. Kita wajib melakukan perubahan budaya, meningkatkan integrasi, Political Will, membangun kesadaran digital dan keamanan digital,” jelas Sri Sultan.

Menurut Sri Sultan, pemahaman dan komitmen pada prinsip-prinsip kepemimpinan digital, tidak hanya akan menciptakan masa depan digital yang cerah bagi Indonesia. Hal ini juga membuka pintu menuju tatanan digital yang impikan.

“Semoga melalui program DLA dan dengan adanya gedung baru STMM MMTC Yogyakarta, Insya Allah, akan menjadi langkah awal yang penuh harapan, untuk masa depan yang lebih baik dan lebih cerah, bagi ekosistem digital Indonesia,” tutup Sri Sultan.

Halaman:

Editor: Chandra Adi N


Tags

Artikel Pilihan

Terkait

Terkini

Terpopuler

Kabar Daerah

x