Network
PORTAL JOGJA – Gubernur DIY berharap, Indonesia memiliki ocean policy yang mampu menjawab beragam tantangan kemaritiman saat ini hingga masa mendatang. Adanya ocean policy ini, juga dapat membantu Indonesia untuk menyelesaikan masalah-masalah kemaritiman yang kerap terjadi di Indonesia.
Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono X mengungkapkan hal demikian saat menerima Kunjungan Kerja Studi Strategis Dalam Negeri (SSDN) Program Pendidikan Singkat Angkatan (PPSA) XXIV Tahun 2023 Lemhannas RI di DIY pada Senin (10/07). Kegiatan tersebut digelar di Gedhong Pracimasana, Kompleks Kepatihan, Yogyakarta.
“Harapan saya, pemerintah ini bisa melahirkan ocean policy terlebih dulu. Biarpun satu undang-undang, tetapi menyangkut masalah ocean policy. Entah itu nanti undang-undang maritim, undang-undang perdagangan lewat kapal, bicara masalah kedalaman laut, bicara masalah dasar laut, dan sebagainya. Sehingga semua itu, undang-undang sudah mengatur. Jadi kita tidak sering dibodohi lagi,” tutur Sri Sultan.
Baca Juga: Harganas Jadi Momentum Raih Target Penanganan Stunting
Menurut Sri Sultan, ocean policy yang dibuat akan membantu Indonesia menghadapi tantangan dalam membangun hubungan kemaritiman, khususnya dengan dunia Internasional. Sehingga dalam pelayaran internasional, Indonesia dapat tetap mempertahankan daya saingnya.
Di samping itu, terkait pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan, Sri Sultan juga berbicara mengenai upaya yang dilakukan oleh presiden RI untuk memakmurkan bangsa dan negara di masa depan. “Misalnya membangun smelter untuk bisa meningkatkan pendapatan negara,” ucap Sri Sultan.
Sementara itu, pada kesempatan tersebut, Gubernur Lemhannas RI Andi Widjajanto mengatakan, peserta PPSA XXIV Tahun 2023 Lemhannas RI yang mengikuti kegiatan SSDN di DIY ini yakni berjumlah 25 orang. Para peserta tersebut berasal dari TNI, Polri, Lembaga Negara, Kementerian, Organisasi Kemasyarakatan, dan Badan Usaha.
Baca Juga: Operasi Patuh Progo 2023 Libatkan 980 Personel Polda DIY
“Mereka masuk Lemhannas untuk mendapatkan pendidikan kepemimpinan, sehingga diharapkan untuk PPSA dalam tiga, empat tahun ke depan mereka akan menduduki jabatan–jabatan strategis bintang 2 bintang 3 bintang 4 di TNI polri dan juga jabatan eselon 1 di level direktur utama. Dengan kunjungan ini kami berharap agar para peserta bisa menimba ilmu, mencari pengetahuan-pengetahuan baru tentang pengalaman Bapak Gubernur ketika mengelola Yogyakarta sebagai salah satu daerah istimewa yang harus bisa mengoptimalkan kekhasan Yogyakarta dan juga dipadukan dengan tantangan-tantangan ke depan,” terang Andi.
Andi menyebutkan, para peserta PPSA XXIV Tahun 2023 Lemhannas ini diminta untuk fokus melakukan 5 kajian sebagaimana permintaan Presiden RI. Lima kajian tersebut antara lain yakni kajian terkait konsolidasi demokrasi, konektivitas digital, ekonomi hijau, ekonomi biru, dan ibu kota nusantara.***
