PORTAL JOGJA – Politik identitas diprediksi masih akan digunakan pada Pemilihan Umum 2024 mendatang. Pakar politik Universitas Gajah Mada (UGM) Yogyakarta Wawan Mas’udi mengatakan penggunaan identitas sebagai bagian dari politik atau bagian dari perjuangan politik sesungguhnya sesuatu yang sudah berlangsung sangat panjang.
“Kalau dulu kala politik identitas yang dipakai sebagai bagian dari alat perjuangan kalau sekarang politik identitas menjadi alat untuk merebut dan mencari kekuasaan nah bahayanya kan sebenarnya kan di sini,” kata Wawan dalam diskusi yang digelar di Universitas Islam Indonesia, Kamis (11/5/23).
Menurut Wawan yang menjadi pertanyaan adalah seberapa kuat dan seberapa masif politik identitas ini nantinya akan digunakan atau tidak digunakan dalam pemilu 2024.
“Kalau dalam pandangan saya konteks politik elektoral ini kan menggunakan pola yang kita sebut sebagai single mayoritarian artinya siapapun yang memenangkan 50% plus 1 akan akan memiliki legitimasi untuk menjadi pemimpin politik, dalam situasi seperti ini penggunaan politik identitas menjadi sangat kritikal karena selisih suara orang ini kan calon pemimpin kan cukup sedikit sebenarnya,” lanjut Wawan.
Baca Juga: Warga Hindu Gelar Doa Bersama Perayaan Hari Jadi Kabupaten Sleman
Dekan Fisipol UGM ini melihat politik identitas nampaknya masih akan digunakan sebagai sebuah skenario atau strategi, hanya saja apakah hal tersebut akan diaktifkan atau tidak nanti tergantung perkembangan di lapangan.
Founder Drone Emprit Ismail Fahmi melihat secara sederhana poltik identitas masih digunakan oleh sekelompok orang untuk memberikan label pada kelompok tertentu yang berbeda pandangan di media sosial.
“Saya melihat politik identitas masih dipakai dalam konteks negatif untuk menyerang lawan, tapi untuk mempromote calonnya sendiri menggunakan politik identitas kayaknya makin ngga laku,” kata Fahmi.
Sementara itu Dosen Hubungan Internasional UII Rizki Dian Nursita mengatakan secara global politik identitas ini digunakan tidak hanya di Indonesia tapi juga di sejumlah negara.