Network
PORTAL JOGJA - Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jawa Timur menandatangani Memorandum of Understanding (MoU) dengan Pengadilan Negeri Sleman untuk menunjang Program Magang Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) pada Senin, 20 Mei 2024.
Penandatanganan MoU dilakukan oleh Dekan Fakultas Hukum UPN Veteran Jawa Timur, Ertien Rining Nawangsari, dan Ketua Pengadilan Negeri Sleman Wari Juniati.
Wari Juniati menyambut hangat kerjasama ini sebagai langkah untuk memaksimalkan pembelajaran mahasiswa agar memahami kesesuaian antara materi di kelas dengan praktik di lapangan.
Menurut Wari Juniati melalui MoU ini, Pengadilan Negeri Sleman berkomitmen untuk mendukung pendidikan tinggi hukum dengan memberikan pengalaman praktis kepada mahasiswa.
"Kami berharap kerjasama ini tidak hanya memberikan manfaat bagi mahasiswa, tetapi juga meningkatkan pemahaman hukum dalam masyarakat secara keseluruhan," ujarnya.
Baca Juga: MUI Sebut Haramkan Salam Lintas Agama, Begini Tanggapan Sejumlah Pihak
Sementara itu Ertien Rining Nawangsari, menyatakan bahwa kerja sama ini akan membantu mahasiswa memperoleh ilmu praktis yang tidak sepenuhnya didapatkan di kampus.
"Di kampus, mahasiswa lebih banyak mendapatkan teori. Dengan mengikuti kegiatan magang MBKM, diharapkan mahasiswa dapat memahami penerapan hukum di lapangan dan mempersiapkan diri untuk karir di bidang hukum," kata Ertien.
"Kerja sama ini tidak hanya mencakup program magang mahasiswa dalam rangka Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM), tetapi juga melibatkan kolaborasi dalam kegiatan akademik lainnya. Para hakim dapat menjadi dosen praktisi di Fakultas Hukum UPN Veteran Jawa Timur atau menjadi narasumber dalam berbagai kegiatan yang diselenggarakan oleh fakultas" lanjutnya.
Dengan adanya MoU ini, diharapkan sinergi antara dunia akademik dan praktik hukum dapat terwujud, memberikan manfaat yang signifikan bagi kedua belah pihak dan terutama bagi para mahasiswa. Kerja sama ini juga diharapkan dapat menjadi model bagi institusi lain untuk mengembangkan program serupa guna meningkatkan kualitas pendidikan hukum di Indonesia.***
