Menko PMK dan Menko Perekonomian Sebut Hal Terkait Kunker dan Bansos dalam Sidang Lanjutan PHPU

- 7 April 2024, 11:50 WIB
Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy mengikuti sidang lanjutan sengketa hasil Pilpres 2024 di Gedung Mahkamah Konstitusi (MK), Jakarta, Jumat 5 April 2024. /Foto: ANTARA FOTO/Aditya Pradana Putra/aww.
Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy mengikuti sidang lanjutan sengketa hasil Pilpres 2024 di Gedung Mahkamah Konstitusi (MK), Jakarta, Jumat 5 April 2024. /Foto: ANTARA FOTO/Aditya Pradana Putra/aww. /ANTARA FOTO

Kunker yang dilakukannya adalah dalam rangka koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian atau KSP terhadap apa yang telah diputuskan dalam rapat-rapat yang telah diselenggarakan. Hal ini perlu koordinasi, sinkronisasi, dan kendalikan lebih lanjut di lapangan.

Menko Perekonomian Sebut Perlinsos untuk Membantu Masyarakat

Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan kesaksiannya dalam sidang lanjutan sengketa hasil Pilpres 2024 di Gedung Mahkamah Konstitusi (MK), Jakarta, Jumat 5 April 2024/Foto:  ANTARA FOTO/Aditya Pradana Putra
Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan kesaksiannya dalam sidang lanjutan sengketa hasil Pilpres 2024 di Gedung Mahkamah Konstitusi (MK), Jakarta, Jumat 5 April 2024/Foto: ANTARA FOTO/Aditya Pradana Putra ANTARA FOTO

Program perlindungan sosial (perlinsos) disebut oleh Menko Perekonomian Airlangga Hartarto sebagai usaha pemerintah untuk membantu masyarakat mempertahankan kehidupan.

"Kami tegaskan, program perlindungan sosial adalah upaya pemerintah untuk mendukung masyarakat menghadapi berbagai tekanan dan mempertahankan kehidupan serta penghidupan,” ucap Airlangga.

Baca Juga: Diskualifikasi Prabowo-Gibran Jadi Materi Gugatan PHPU Pilpres 2024 TPN Ganjar-Mahfud

Program perlinsos yang diberikan oleh pemerintah terbagi dalam tiga kategori, salah satunya adalah perlinsos untuk kondisi tertentu. Kategori tersebut terbagi lagi menjadi beberapa tujuan, salah satunya perlinsos dalam menghadapi risiko global berupa bantuan pangan, BLT El Nino, dan BLT Mitigasi Risiko Pangan.

Tahun 2023, pemerintah meluncurkan bantuan pangan berupa 10 kilogram beras dengan sasaran 21,3 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM) atau penerima Program Keluarga Harapan (PKH). Dengan Badan Pangan Nasional (Bapanas) sebagai penyelenggaranya, realisasi anggaran sementara bantuan tersebut menembus Rp18,1 triliun.

BLT El Nino yang dibagikan oleh Kementerian Sosial dengan besaran Rp200 ribu per bulan dengan 18,8 juta KPM. Program ini dilaksanakan oleh Kementerian sosial dengan realisasi sementara senilai Rp7,5 triliun.

Baca Juga: Tuduhan Politisasi Bansos akan Sulit Dibuktikan di Sidang Mahkamah Konstotusi

Tahun 2024, ada pula program bantuan pangan beras 10 kilogram yang menyasar 22 juta KPM berdasar Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dan Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE) Menko PMK. Alokasi anggaran untuk program ini ada pada angka Rp17,4 triliun.

Halaman:

Editor: Siti Baruni

Sumber: ANTARA


Tags

Artikel Pilihan

Terkait

Terkini

Terpopuler

Kabar Daerah