Network
Terkait bansos, ia menyatakan bahwa presiden turun tangan untuk melakukan pemantauan, memeriksa apa betul semuanya sudah ter-deliver. Selain itu pemantauan langsung di lapangan ini untuk mendapatkan umpan balik dari masyarakat yang dijadikan sasaran bansos tersebut.
Mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan era Jokowi-Jusuf Kalla ini mempe
berikan ilustrasi soal pertemuan Jokowi tersebut yang hanyalah sebagian kecil dari masyarakat yang menerima manfaat bansos.
“Kalau ada 40 titik yang dikunjungi dan per titik ada terdapat 20 ribu penerima manfaat Program Keluarga Harapan (PKH). Kan ada 800 ribu orang. Masa 800 ribu orang dalam kunjungan beliau bisa memengaruhi seluruh Indonesia?” katanya.
Menurut pria kelahiran tahun 1956, apabila suatu daerah sering dikunjungi oleh presiden, kemungkinan besar di situ banyak proyek strategis yang diberikan ke daerah itu. Terlebih lagi, pada akhir masa kepemimpinannya, Jokowi ingin memastikan bahwa proyek-proyek strategis saat ini sudah tuntas. Jadi kedatangannya ke daerah tersebut sekaligus memastikan agar tidak ada proyek yang mangkrak.
Baca Juga: Pemerintah Hormati Panggilan MK kepada Sejumlah Menteri Terkait PHPU Pilpres 2024
Tugas dan Fungsi Kemenko PMK tidak Terkait Pemilu
Muhadjir Effendy menyebut bahwa tugas dan fungsi yang dilakukan oleh Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) yang pimpinnya, tidak terkait dengan Pemilu 2024. Sementara itu, pelaksanaan program yang ada telah direncanakan sejak awal.
“Kami memahami apabila tugas dan fungsi kami untuk mengoordinasikan, menyinkronkan, dan mengendalikan pelaksanaan program di lapangan kemudian dikait-kaitkan dengan pesta demokrasi beberapa waktu yang lalu. Namun, perlu kami tegaskan bahwa pelaksanaan program-program tersebut di atas sudah direncanakan sejak awal,” katanya.
Lebih detail lagi, untuk program kunjungan kerja yang dilaksanakan Kemenko PMK adalah untuk mencegah terjadinya kenaikan angka kemiskinan, sekaligus untuk menurunkan dan menghapus kemiskinan ekstrem di Indonesia. Kunker ke Kabupaten Berau, Kalimantan Timur disebutnya sebagai salah satu contohnya.
Baca Juga: Nama Menkeu dan Tiga Menteri Terseret pada Sidang PHPU Pilpres 2024
“Dalam kunjungan tersebut di atas, kami memanfaatkan sekaligus untuk menyerahkan bantuan pangan beras secara simbolik setelah berdialog dengan pemerintah daerah, stakeholder, keluarga stunting, serta keluarga miskin ekstrem untuk mendapatkan umpan balik,” ujarnya.
