Network
Baca Juga: 17 RTLH di Bantul Selesai Dibangun, Berikan Hunian Dengan Fasilitas Lengkap
Terkait isu demokrasi FH UII menilai bahwa penunjukan kepala Daerah tidak demokratis. Kebijakan penunjukan kepala daerah harus dievaluasi karena tidak demokratis dan mengabaikan prinsip kedaulatan rakyat.
"Kepala daerah itu dipilih oleh rakyat di masing-masing daerah, bukan ditetapkan melalui penunjukan (aanstelling). Penunjukan penjabat kepala daerah saat ini yang difungsikan untuk masa jabatan yang relatif lama, menimbulkan problem dalam kaitannya dengan administrasi pemerintahan di bidang keuangan dan kepegawaian. Penunjukan kepala daerah oleh Mendagri dapat menimbulkan politik transaksional yang tidak dapat diawasi oleh publik," katanya.***
