Network
PORTALJOGJA - Pemerintah melalui Kementerian Dalam Negeri berencana akan menerapkan peralihan Kartu Tanda Penduduk (KTP) ke format digital. Hal ini mendapat pro kontra di masyarakat, khususnya dari daerah-daerah yang dinilai belum memiliki koneksi internet baik.
Menanggapi hal tersebut, Wakil Presiden (Wapres) K.H. Ma’ruf Amin menghimbau kepada pemangku kepentingan terkait untuk mengakselerasi proses peralihan ini secara menyeluruh, tidak hanya dalam konteks pengurangan blanko e-KTP tapi juga secara koneksi jaringan, agar tidak terjadi kendala di daerah-daerah yang minim koneksi internet.
“Itu nanti digitalisasinya juga dipercepat. Sehingga nanti semua bisa diakses melalui cara-cara digital,” tegas Ma’ruf Amin di Masjid Raya Barus, Jalan Ahmad Yani, Kampung Solok, Tapanuli Tengah, Sumatera Utara, Rabu 15 Februari 2023.
Baca Juga: UII Peringati Milad ke-80 Tahun Mengangkat Tema Substantif, Inklusif dan Kontributif
Ma’ruf Amin menyampaikan, rencana peralihan ini merupakan salah satu langkah konkret dalam upaya digitalisasi yang dilakukan oleh pemerintah. Sehingga pelayanan publik, khususnya dalam bidang kependudukan, dapat dilakukan dengan cepat dan birokrasi yang singkat.
“Kita sudah mulai digitalisasi di semua hal. Maka itu, proses pembuatan KTP itu kan supaya cepat pelayanannya, harus digital,” katanya.
Terkait kondisi jaringan internet yang belum terlalu baik di beberapa daerah, Wapres menilai bahwa hal tersebut dapat diatasi secara bertahap. Dengan demikian, kendala yang ada tidak menghambat proses peralihan di daerah-daerah yang sudah terkoneksi internet dengan baik.
“Kecuali daerah yang memang belum bisa, itu nanti ada pengecualian. Tapi mayoritasnya kan sudah ada koneksi internet,” imbuh Wapres.
Menutup keterangan persnya, sekali lagi Wapres menekankan agar para pemangku kepentingan terkait dapat menjalankan proses peralihan ini secara menyeluruh. Sehingga, seluruh daerah di Indonesia dapat menjalankan peralihan ini dengan baik tanpa ada kendala.
Baca Juga: Kampung Siaga Bencana Diharapkan Tingkatkan Kesadaran Masyarakat terhadap Resiko Bencana
