Network
PORTAL JOGJA - Isu panas plitik terkait Partai Demokrat (PD) mencuat akhir-akhir ini. Isu panas itu terkait posisi kepemimpinan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).
Dalam isu panas yang beredar ada upaya untuk mengambilalih secara paksa jabatan Ketua Umum PD yang djabat oleh AHY.
Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menyatakan ada gerakan pengambil-alihan paksa kepemimpinan Partai Demokrat.
Baca Juga: Belum Lama Didera Tanah Longsor, Sore Tadi Angin Kencang Akibatkan Pepohonan Roboh di Magelang
Baca Juga: KPK Gelar Rekonstruksi Korupsi Bansos Kemnsos, Ini Aliran Dana dan Barang Bukti Sepeda Brompton
"Kami memandang perlu untuk memberikan penjelasan secara resmi tentang duduk perkara yang sebenarnya. Yaitu tentang adanya gerakan politik yang mengarah pada upaya pengambilalihan kepemimpinan Partai Demokrat secara paksa, yang tentu mengancam kedaulatan dan eksistensi Partai Demokrat," kata AHY di Jakartan yang dikutip Portal Jogja dari Antara, Senin 1 Februari 2021
AHY menjelaskan tentang gerakan politik yang bertujuan mengambil alih kekuasaan pimpinan Partai Demokrat secara inkonstitusional itu diketahui dari laporan dan aduan dari pimpinan dan kader Partai Demokrat baik pusat, daerah maupun cabang.
Baca Juga: 1.700 Pengguna Ikut Uji Coba KRL Yogyakarta-Solo Hari Ini, Berikut Cara Daftarnya
"10 hari lalu, kami menerima laporan dan aduan dari banyak pimpinan dan kader Partai Demokrat baik pusat, daerah maupun cabang, tentang adanya gerakan dan manuver politik oleh segelintir kader dan mantan kader Demokrat, serta melibatkan pihak luar atau eksternal partai, yang dilakukan secara sistematis," ungkap AHY.
Gabungan dari pelaku gerakan itu kata dia terdiri dari 5 orang, 1 kader Demokrat aktif, 1 kader yang sudah 6 tahun tidak aktif, 1 mantan kader yang sudah 9 tahun diberhentikan dengan tidak hormat dari partai, karena menjalani hukuman akibat korupsi.
Baca Juga: Artis Sinetron Gerhana Soraya Abdullah Meninggal Dunia, Ummi Pipik Ucapkan Belasungkawa
Baca Juga: Soraya Abdullah, Mantan Pemain Sinetron Meninggal Dunia
"Dan 1 mantan kader yang telah keluar dari partai 3 tahun yang lalu. Sedangkan yang non-kader partai adalah seorang pejabat tinggi pemerintahan, yang sekali lagi, sedang kami mintakan konfirmasi dan klarifikasi kepada Presiden Joko Widodo," kata dia.
AHY menyebutkan para pimpinan dan kader Demokrat yang melaporkan gerakan tersebut, merasa tidak nyaman dan bahkan menolak ketika dihubungi dan diajak untuk melakukan penggantian Ketum Partai Demokrat.
Ia menyatakan pihaknya sudah mencium gejala ini, sejak satu bulan yang lalu. Pada awalnya, pihaknya menganggap persoalan ini hanyalah masalah kecil saja, urusan internal belaka.
Baca Juga: Resmikan BSI Hari ini, Jokowi Sampaikan 5 Pesan Penting
"Tetapi sejak adanya laporan keterlibatan pihak eksternal dari lingkar kekuasaan, yang masuk secara beruntun pada minggu yang lalu, maka kami melakukan penyelidikan secara mendalam," ungkap dia.
Menurutnya ajakan dan permintaan dukungan untuk mengganti “dengan paksa” Ketum PD tersebut, dilakukan baik melalui telepon maupun pertemuan langsung.
"Dalam komunikasi mereka, pengambilalihan posisi Ketum PD, akan dijadikan jalan atau kendaraan bagi yang bersangkutan, sebagai calon presiden dalam Pemilu 2024," ujar AHY.
Konsep dan rencana yang dipilih para pelaku untuk mengganti dengan paksa Ketum PD yang sah, adalah dengan menyelenggarakan kongres luar biasa (KLB).
Berdasarkan penuturan saksi dalam berita acara pemeriksaan, menurutnya untuk "memenuhi syarat" dilaksanakannya KLB, pelaku gerakan menargetkan 360 orang para pemegang suara, yang harus diajak dan dipengaruhi, dengan imbalan uang dalam jumlah yang besar.
Para pelaku merasa yakin gerakan ini pasti sukses, karena mereka mengklaim telah mendapatkan dukungan sejumlah petinggi negara lainnya.
Baca Juga: Ada Yang Beda, Data Situasi Covid-19 di Indonesia Sertakan Data Vaksinasi
"Kami masih berkeyakinan, rasanya tidak mungkin cara yang tidak beradab ini dilakukan oleh para pejabat negara, yang sangat kami hormati, dan yang juga telah mendapatkan kepercayaan rakyat," tegas AHY.
Partai Demokrat berharap semua itu tidak benar. Tetapi, kesaksian dan testimoni para kader Partai Demokrat yang dihubungi dan diajak bicara oleh para pelaku gerakan tersebut, memang menyebutkan hal-hal demikian.
Menurutnya adanya gerakan untuk pengambil-alihan secara kepemimpinan parti, Partai Demokrat akan mempertahankan kedaulatan dan kehormatannya.
"Kami yakin, tidak ada satu pun pemimpin partai politik yang rela diambil alih kekuasaannya secara inkonstitusional, oleh pihak manapun," ujarnya.
Namun dalam upaya mempertahankan kedaulatannya, AHY memastikan akan menempuh jalur dengan mengindahkan konstitusi dan undang-undang, pranata hukum serta ikhtiar politik, yang bertumpu pada nilai-nilai keadilan, moral dan etika.
"Tentu kami akan bersikap tegas. Namun, insya Allah, Partai Demokrat akan tetap konsisten menggunakan cara-cara yang damai dan berkeadaban, bukan kekerasan dan kegaduhan sosial, yang mungkin saja akan mengganggu situasi nasional, yang tengah menghadapi tantangan pandemi covid-19 dan krisis ekonomi dewasa ini," pungkas AHY.***
