Network
PORTAL JOGJA - Tentara Myanmar mengumumkan keadaan darurat pada hari Senin 1 Februari 2021, karena mereka melakukan penahanan terhadap para pemimpin senior pemerintahan.
Penahanan tersebut sebagai tanggapan atas dugaan penipuan selama pemilihan umum yang digelar pada bulan November 2020.
Sebuah alamat video yang disiarkan di televisi milik militer mengatakan kekuasaan telah diserahkan kepada panglima angkatan bersenjata, Jenderal Senior Min Aung Hlaing.
Baca Juga: Sejumlah Negara Mengutuk Kudeta Milter di Myanmar, Serukan Penegakan Hasil Pemilu
Berikut adalah pernyataan yang dibacakan di Myawaddy Television (MWD) seperti dilansir Portaljogja.com dari Reuters.
“Daftar pemilih yang digunakan dalam pemilihan umum multi partai yang digelar pada 8 November ditemukan memiliki selisih yang sangat besar dan Komisi Pemilihan gagal menyelesaikan masalah ini.
Meski kedaulatan bangsa harus bersumber dari rakyat, namun terjadi kecurangan yang mengerikan dalam daftar pemilih selama pemilihan umum yang demokratis yang bertentangan dengan memastikan demokrasi yang stabil.
Baca Juga: Bursa Saham: IHSG Masuki Zona Hijau pada Jeda Sesi Pertama Perdagangan di Awal Februari 2021
Penolakan untuk menyelesaikan masalah penipuan daftar pemilih dan kegagalan mengambil tindakan dan mengikuti permintaan untuk menunda sesi parlemen majelis rendah dan majelis tinggi tidak sesuai dengan pasal 417 dari konstitusi 2018 yang mengacu pada 'tindakan atau upaya untuk mengambil alih kedaulatan Persatuan dengan cara paksa yang salah' dan dapat menyebabkan disintegrasi solidaritas nasional.
Karena tindakan seperti itu, telah terjadi banyak protes di kota-kota kecil dan kota di Myanmar untuk menunjukkan ketidakpercayaan mereka terhadap UEC (Union Election Commission).
