Network
PORTAL JOGJA - Keinginan Palestina menuntut keanggotaan penuh di Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), akhirnya pada 18 April 2024 terjegal hak veto dari Amerika Serikat (AS). Padahal sebenarnya dari 15 anggota Dewan Keamanan PBB, sudah ada 12 suara mendukung dan dua abstain terkait hal tersebut. Dua suara abstain itu adalah Inggris dan Swiss.
Ini tentunya menimbulkan reaksi dari sejumlah pihak. Sebagaimana ANTARA mengutip dari Andolu, pihak Palestina geram dengan aksi AS ini karena negara ini juga pernah melancarkan veto yang mendorong berlanjutnya perang genosida Israel terhadap rakyat Palestina di Gaza dan Tepi Barat, termasuk Yerusalem yang tengah diduduki.
Hal ini tentunya kontradiksi dengan kebijakan Amerika Serikat yang mengklaim mendukung solusi dua negara terhadap konflik Israel-Palestina, sekaligus mencegah komunitas internasional menerapkan solusi tersebut melalui penggunaan veto yang berulang-ulang.
Baca Juga: Mesir Serukan Gencatan Senjata di Jalur Gaza dan Menolak Pemindahan Paksa Warga Palestina
Pihak Rusia-pun yang masuk sembilan suara yang mendukung keanggotaan penuh Palestina ini, ikut bersuara. Melalui Kuasa Usaha Kedutaan Besar Rusia di Jakarta Veronika Novoseltseva menyebut bahwa keputusan AS ini menjadi bukti sikap Negara Paman Sam yang sebenarnya terhadap Palestina.
“Ini menjadi suatu bukti di mana mereka (AS) sudah membuka kedoknya, menunjukkan bagaimana sikap mereka yang sebenarnya terhadap bangsa Palestina, rakyat Palestina dan perjuangan luhur Palestina,” kata Veronika di Jakarta pada Rabu 24 April 2024 sebagaimana dikutip dari ANTARA.
Dia juga menilai alasan Amerika Serikat dalam menggelontorkan hak veto pada pengajuan mengenai Palestina inim sebagai sesuatu yang sangat lemah, sangat tidak jelas, serta sangat tidak bisa diterima.
Baca Juga: Aksi Ribuan Massa Tuntut Gencatan Senjata Konflik Israel - Palestina Digelar di Depan Kedubes AS
Reaksi senada juga diungkapkan oleh Indonesia melalui Wakil Presiden (Wapres) Ma'ruf Amin yang mengaku prihatin atas kegagalan Palestina menjadi anggota penuh dari organisasi internasional yang menaungi negara-negara di dunia.
"Hanya kita memang menyayangkan bahwa keanggotaan Palestina yang kita harapkan bisa menjadi anggota penuh di PBB itu kemudian di-veto lagi oleh Amerika, sehingga terjadi kekecewaan banyak negara walaupun memperoleh suara terbanyak," kata Wapres usai Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Penanggulangan Bencana di Kota Bandung, Jawa Barat (Jabar) pada Rabu kemarin.
Diketahui, Palestina sudah diterima sebagai negara pengamat di Majelis Umum PBB pada tahun 2012. walaupun tidak berhak melakukan pemungutan suara, namun hal ini memungkinkan utusannya untuk ikut serta dalam perdebatan dan organisasi-organisasi PBB.
Baca Juga: Hak Veto AS yang Akibatkan Gagalnya Resolusi DK PBB Dikecam Presiden Palestina
Aljazair kemudian mengajukan rancangan resolusi yang merekomendasikan penerimaan negara Palestina untuk keanggotaannya di PBB. Pada hari pemungutan suara sehubungan pengajuan itu, utusan Aljazair untuk PBB Amar Bendjama menyebut sudah saatnya negara yang dipimpin oleh Mahmoud Abbas ini
mengambil tempat yang selayaknya di antara komunitas bangsa-bangsa dan mencari keanggotaan di PBB.
Sayangnya, hal ini terganjal veto AS. Ini mendasarkan pada aturan bahwa sebuah negara dapat diterima menjadi anggota PBB melalui keputusan Majelis Umum atas rekomendasi Dewan Keamanan, sesuai dengan Piagam PBB. Negara dengan julukan Negeri Paman Sam ini termasuk dalam 15 anggota Dewan Keamanan itu.***
